Jakarta, Dexpert.co.id – Twitter bakal membebankan pengguna untuk membayar artikel media yang dibacanya. Kebijakan ini sama seperti rancangan aturan yang tengah digodok di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya pada peringatan Hari Pers Nasional bulan Februari lalu, Jokowi menjelaskan tengah menyiapkan aturan untuk platform dapat memberikan kompensasi pada konten dari perusahaan media.
Saat itu dia menjelaskan jika 60% belanja iklan diambil media khususnya platform asing. Keuangan media konvensional juga disebutkan kian berkurang dan masuk ke platform asing, yang pada akhirnya menyulitkan media dalam negeri karena mengambil belanja iklan.
Sementara itu, bos Twitter, Elon Musk mengumumkan kebijakan barunya terkait hal tersebut. Penerbit akan bisa menagih pengguna berdasarkan per artikel dengan satu klik, dikutip dari The Guardian, Minggu (30/4/2023).
Fitur baru ini direncanakan akan dirilis bulan Mei mendatang. “Diluncurkan bulan depan, platform ini akan memungkinkan penerbit untuk membebankan pengguna per artikel dengan satu klik,” tulis Musk.
Dia melanjutkan, “Dengan begitu memungkinkan pengguna yang tidak berlangganan bulanan bisa membayar lebih tinggi per artikelnya saat membaca apa yang diinginkan sesekali”.
Musk menjelaskan jika aturan tersebut bisa jadi win-win solution, baik bagi kedua media maupun publik.
Untuk aturan baru ini, Musk menjelaskan Twitter akan memotong 10% langganan konten setelah tahun pertama. Artinya tidak akan ada potongan alias gratis selama 12 bulan. Langganan tersebut termasuk beberapa konten, yakni seperti teks dengan format panjang maupun video berdurasi panjang.
Langkah baru ini jadi perubahan lain yang dilakukan Musk sejak resmi membeli Twitter pada bulan Oktober lalu. Sejumlah perubahan dirancang miliarder 51 tahun sebagai cara meningkatkan pendapatan perusahaan yang sempat menurun jelang penutupan akuisisi.
