Jakarta, Dexpert.co.id – TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, telah menghabiskan lebih dari US$13 juta (Rp 194,9 miliar) untuk melobi pejabat pemerintah federal sejak 2019.
Namun, upaya ini tampaknya gagal karena anggota parlemen tetap mendorong proposal untuk memblokir TikTok secara nasional di AS.
Pada awal 2023 lalu, senator Ken Buck dari Colorado dan Josh Hawley dari Missouri memperkenalkan undang-undang pemblokiran TikTok secara nasional. Lantas, beberapa pekan setelahnya, staf Buck menerima telepon dari Michael Beckerman, kepala toko kebijakan publik perusahaan media sosial AS, menurut orang yang dekat dengan Buck.
Beckerman mencoba melobi staf Buck dan meyainkan bahwa TikTok tak mengambil data pelanggan. Ia juga mengadvokasi inisiatif baru TikTok melalui Project Texas.
Project Texas adalah upaya TikTok untuk menempatkan data pelanggan AS ke hub aman yang dikelola oleh raksasa teknologi Oracle.
Cara tersebut dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran pemerintah AS bahwa informasi data 150 juta pengguna aktif bulanan di AS dapat diakses oleh perusahaan induk China, ByteDance, atau anggota partai yang berkuasa di China.
Kendati demikian, sebagian besar anggota parlemen pada sidang kontroversial tentang TikTok baru-baru ini tampaknya tidak yakin pada Project Texas.
Seperti dikutip dari CNBC Internasional, Senin (3/4/2023), CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan kepada anggota parlemen AS di persidangan bahwa karyawan ByteDance yang berbasis di China mungkin memiliki akses ke beberapa data AS dari aplikasi tersebut. Tapi, dia meyakinkan mereka bahwa karyawan tidak akan lagi memiliki data itu setelah Project Texas selesai.
Tekanan lobi yang berkelanjutan dan kesaksian Chew sejauh ini tidak menghentikan upaya AS untuk memutuskan hubungan TikTok dengan pemiliknya di China atau membatasi akses ke aplikasi tersebut.
Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok, tidak menyangkal adanya lobi ini. Dia membela pekerjaan tim TikTok di Washington dan mengatakan perusahaan sedang berusaha mengatasi masalah yang tengah dihadapi dengan anggota parlemen.
“Tim kami di Washington berfokus pada memberi pemahaman kepada anggota parlemen dan pemangku kepentingan tentang perusahaan kami dan layanan kami,” kata Oberwetter.
“Kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk anggota parlemen dan publik Amerika tentang kemajuan kami dalam mengimplementasikan Project Texas untuk mengatasi masalah keamanan nasional, dan kami akan terus bekerja dengan anggota parlemen, pemangku kepentingan, dan perusahaan rekanan kami dalam solusi yang menangani masalah privasi di seluruh industri,” pungkasnya.
