Jakarta, Dexpert.co.id – TikTok sedang dihadapkan dengan dilema, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan pilihan kepada anak usaha ByteDance asal China tersebut.
Menurut laporan Reuters, parlemen AS akan mempercepat pemungutan suara minggu depan mengenai Undang-Undang yang akan memberikan waktu 6 bulan bagi ByteDance untuk melakukan divestasi dari aplikasi video pendek tersebut.
Pilihan lainnya, TikTok harus menghadapi larangan beroperasi di AS setelah sebuah komite dengan suara bulat menyetujui tindakan tersebut.
Pemungutan suara 50-0 dari Komite Energi dan Perdagangan mewakili momentum paling signifikan bagi tindakan keras AS terhadap TikTok, sejak Presiden Donald Trump gagal melarang aplikasi tersebut pada tahun 2020.
Upaya sebelumnya terhenti selama setahun terakhir di tengah lobi besar-besaran yang dilakukan perusahaan.
Pimpinan Mayoritas DPR Steve Scalise mengatakan, anggota parlemen X akan melakukan pemungutan suara minggu depan untuk memaksa TikTok memutuskan hubungan mereka dengan partai Komunis China.
TikTok yang menyatakan belum dan tidak akan membagikan data pengguna AS kepada pemerintah Tiongkok, berpendapat bahwa RUU tersebut merupakan larangan dan belum jelas apakah Tiongkok akan menyetujui penjualan proses penjualan apapun, atau apakah perusahaan tersebut dapat didivestasikan dalam waktu enam bulan.
“Undang-undang ini memiliki hasil yang telah ditentukan sebelumnya: larangan total terhadap TikTok di Amerika Serikat,” kata perusahaan itu setelah pemungutan suara, dikutip dari Reuters, Jumat (8/8/2024).
Menurut TikTok, pemerintah berupaya mencabut hak konstitusional 170 juta orang Amerika atas kebebasan berekspresi.
“Hal ini akan merugikan jutaan dunia usaha, menghalangi para seniman untuk menonton, dan menghancurkan penghidupan para pencipta yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri,” ujarnya.
Sebelum pemungutan suara, para anggota parlemen mendapat pengarahan tertutup mengenai kekhawatiran keamanan nasional terkait kepemilikan TikTok di China.
