Jakarta, Dexpert.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan indeks masyarakat digital Indonesia. Ini menjadi salah satu tindak lanjut dari KTT G20 di Bali, khususnya di sektor transformasi digital.
Pengukuran ini dilakukan di 514 kabupaten dan kota. Indeks ini terdiri atau diukur di dalam 4 pilar utama yakni instastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan digital, pemberdayaan dan pilar pekerjaan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan ada 2 hal temuan di Indonesia.
“Pertama indeks masyarakat digital Indonesia itu disparitasnya tinggi, sangat tinggi di wilayah satu dan yg lain. Sehingga berikutnya tantangannya adalah bagaimana untuk lebih menseimbangkan agar indeks masyarakat digital Indonesia lebih merata,” kata Johnny saat Launching Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Lebih lanjut kata Johnny, dari empat pilar yang dilakukan penelitian, pilar pemberdayaan adalah yang paling rendah, sebab hilirisasinya juga rendah.
“Maka tantangan kita adalah meningkatkan hilirisasi. Dan ini sejalan dengan pesan bahwa presiden yang selalu disampaikan, pada saat kita membangun infrastruktur digital harus diimbangi dengan hilirisasi pemberdayaannya baik pemanfaatan maupun penggunanya,” ujar dia menekankan.
Pencapaian indeks masyarakat digital Indonesia sendiri mencapai 37,8 dari skala 1-100.
Dari semuanya, yang paling tinggi di infrastruktur digital, karena itu sudah dibangun dengan besar-besaran, baik itu fiber optik, microwave link, maupun dengan Base Transceiver Station (BTS).
Namun menurut Johnny, di satu sisi, pembangunan di hulu digital juga harus diimbangi dengan hilirisasi pemanfaatan dan pengembangan digital di Indonesia.
“Kita akan terus melakukan penelitian terkait dengan indeks masyarakat digital Indonesia setiap tahun,” ungkapnya.
“Dan ini menjadi rekomendasi kebijakan apa saja yang perlu kita tingkatkan, baik di dalam wilayah kabupaten itu sendiri. Dari empat pilar mana yang tinggi dan rendah itu perlu diseimbangkan.” pungkasnya.
[Dexpert.co.id]
Artikel Selanjutnya
Sosialisasi Dinilai Tak Optimal, Aturan PSE Timbulkan Polemik
(dem/dem)
