Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah memutuskan untuk meregulasi cryptocurrency (kripto) di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ungkap alasan di balik keputusan itu. Ternyata ada hubungannya dengan rupiah.
Bappebti mulai mengatur kripto sejak 2019 silam. Mulai dari mengkategorikannya sebagai komoditas, memaparkan koin kripto apa saja yang bisa diperdagangkan di tanah air hingga persyaratan untuk menerbitkan kripto lokal.
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana memaparkan apa keuntungan aset kripto untuk negara dan ketahanan ekonomi. Hal ini ia sampaikan saat ditanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (24/3/2022).
Ia mengatakan, aset kripto ini diatur, karena nilai transaksinya yang cukup besar. Hingga 2021 nilai transaksi aset kripto sudah menembus di angka Rp 859,4 triliun.
Jika aset kripto ini tidak diatur, maka yang terjadi orang yang bermain aset kripto ini akan lari ke pasar luar negeri.
“Bisa bayangkan Rp 859 triliun itu kalau tidak ada exchanger di Indonesia anak muda ini mau main kripto di mana? pasti main di luar [negeri],” ujarnya.
Jika bermain aset kripto di luar negeri, artinya tidak bisa pakai rupiah dan harus cari dolar. Dan akan membuat permintaan dolar tinggi bila tidak diatur. “Dampaknya pada nilai tukar rupiah melemah, karena permintaan akan dolar meningkat,” kata Wisnu.
Informasi saja, hingga Februari 2022 sudah ada 12,4 juta orang Indonesia yang berinvestasi di kripto melalui platform perdagangan yang terdaftar di Bappebti. Sementara investor pasar modal pada akhir 2021 baru mencapai 7,48 juta.
[Dexpert.co.id]
(roy/roy)
