Bisnis Cloud Alibaba, Huawei Cs Diacak-acak Amerika Serikat

Jakarta, Dexpert.co.id – Sejumlah pengamat menyatakan raksasa teknologi China bakal terdampak pada larangan ekspor dari Amerika Serikat (AS). Perintah larangan tersebut semakin membuat hubungan dua negara tegang karena teknologi.

Analis Jefferies dalam sebuah pernyataan mengatakan skenario terburuk adalah AS memperluas larangan memblokir pembuat chip seperti Taiwan Semiconductor (TSMC) dan Samsung dari pembuat chip untuk desainer China.

“Kami belum sampai di sana, dan AS mungkin akan mengevaluasi efektivitas setiap langkah tambah sebelum tindakan drastis dipertimbangkan,” ujar analisa tersebut, dikutip dari Reuters, Jumat (2/9/2022).

Menurut sejumlah pengamat pasar, larangan terbaru akan menghantam sejumlah perusahaan teknologi China, termasuk Alibaba Group Holding, Tencent Holding, Baidu Inc, dan Huawei Technologies.

Jefferies mengatakan perusahaan yang terpengaruh bisa mengandalkan layanan cloud dari Google atau AWS Amazon. Yakni agar mengembangkan software AI dan mengekspornya kembali ke China.

Pilihan lainnya adalah mengggunakan chipset kelas bawah, yang mereplikasi kekuatan pemrosesan kelas atas yang dilarang sebelumnya.

Mantan staf senior AMD di China mengatakan pembatasan tidak akan menghentikan perusahaan teknologi negara tersebut dari memajukan penelitian AI. Namun akan membuat penelitian lebih mahal dan kurang efisien dalam jangka pendek.

“Ini adalah dampak sumber daya. Mereka masih akan mengerjakan proyek yang sama, mereka masih akan bergerak maju, itu hanya akan memperlambat mereka,” ungkapnya.

Baik Alibaba, Tencent, dan Baidu tidak segera menjawab permintaan untuk berkomentar. Sementara Huawei menolak memberikan komentar.

Reuters juga melaporkan perancang chip Nvidia Corp mengonfirmasi perusahaan diminta pejabat AS mengehntikan ekspor dua chip komputasi teratas untuk AI ke China. Advanced Micro Devices menyatakan menerima persyaratan lisensi baru yang akan menghentikan chip AI canggihnya disebut MI250 agar tidak diekspor ke China.

Juru bicara Kemneterian Perdagangan China, Shu Jueting menegaskan Beijing menentang keputusan itu. Dia menambahkan langkah tersebut merusak hak perusahaan China dan mengancam dapat mengganggu rantai pasokan di dunia.