Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah China baru saja mengumumkan regulasi yang akan mengatur izin operasional layanan chatbot AI serupa ChatGPT. Langkah serupa juga akan dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS).
Pekan lalu, Presiden AS Joe Bidan mengatakan bahwa AI bisa mengancam kelangsungan manusia. Untuk itu, ia mengimbau raksasa teknologi untuk bertanggung jawab atas dampak produk yang dirilis.
“Perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab, dalam pandangan saya, untuk memastikan produk mereka aman sebelum diluncurkan untuk publik,” kata dia.
Menyambung tanggapan tersebut, Biden Administration pada Selasa (11/4) kemarin bergegas mengumpulkan testimoni masyarakat untuk mengkaji aturan yang bakal dibuat dalam mengawasi layanan serupa ChatGPT.
Laporan Reuters, Rabu (12/4/2023), menyebut para regulator AS mulai menaruh perhatian pada ChatGPT sejak layanan itu mengumumkan pengguna aktif bulanannya mencapai 100 juta orang.
Lembaga Telekomnikasi dan Informasi Nasional (NTIA), yang merupakan agen di bawah Departemen Perdagangan, mengatakan pihaknya sedang mengkaji berbagai ukuran yang bisa dipakai untuk memastikan sistem AI berjalan dengan legal, efektif, etis, dan aman.
“AI yang bertanggung jawab akan membawa banyak manfaat. Kita harus tahu terlebih dahulu apa saja risiko bahayanya. Agar sistem ini mencapai potensi maksimalnya, perusahaan dan konsumen harus percaya dengan sistem tersebut,” kata Administrator NTIA, Alan Davidson.
Belum jelas berapa lama yang dibutuhkan lembaga pemerintahan untuk membuat regulasi bagi ChatGPT dkk. Kita tunggu saja.
