Belanja KL & BUMN Harus Pakai Kartu Kredit, Apa Untungnya?

Jakarta, Dexpert.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik). Banyak manfaat dari implementasi KKP.

“Saya apresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS QR Code Indonesian Standar yang diluncurkan BI, bukti bahwa negara kita Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Jokowi saat peluncuran, Senin (29/8/2022)

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.

KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), a.l. Toko Daring.

KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif.

Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah.

Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

“Sebentar lagi KKP domestik dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat dan daerah dengan skema kartu kredit,” kata Perry pada kesempatan yang sama.