Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprakirakan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Prakiraan tersebut berdasarkan kriteria baru 1 Ramadan yang disepakati pada 2021.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) telah menyepakati kriteria baru penentuan Ramadan.
Berdasarkan hasil kesepakatan 2021, kriteria hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai tahun 2022.
“Akhir bulan Sya’ban 1445 H atau 10 Maret 2024, tinggi Bulan di Indonesia kurang dari 1 derajat. Di Pulau Jawa, seperti Jakarta 1,7 derajat yang mana ini belum memenuhi kriteria MABIMS,” kata Djamal saat berbicara tentang ‘Kriteria Baru MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan’ di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat dikutip dari detik, Jumat (8/3/2024).
Ia menjelaskan prakiraan ini berarti bakal ada perbedaan dalam hal awal Ramadan di Indonesia. Namun, ia menegaskan perbedaan bukan disebabkan oleh perbedaan metode.
Dalam menentukan awal Ramadan, ada metode rukyatul Hilal (pengamatan) dan metode hisab (perhitungan). Kedua metode ini kerap disebut sebagai penyebab perbedaan padahal tidak sama sekali.
“Hisab dan rukyat digunakan dalam penentuan awal Ramadan. Ketika terjadi perbedaan kemudian, oh ini karena ada ormas yang menggunakan hisab ada ormas yang menggunakan rukyat, sesungguhnya tidak. Dalam astronomi, hisab dan rukyat sejalan atau setara sehingga bisa dipertemukan. Salah satunya tidak lebih umum dibandingkan yang lain,” jelas Djamal.
Djamal menjelaskan perbedaan secara umum perbedaan disebabkan banyak faktor. Namun akar masalahnya adalah karena perbedaan kriteria. Menurutnya, ada tiga hal yang diperlukan untuk sistem kalender yang mapan.
“Kalender itu mensyaratkan tiga hal, apapun kalendernya, kalender Masehi, kalender Jawa, Hindu, dan lain-lain, mensyaratkan tiga hal supaya menjadi kalender yang mapan dan bisa disepakati bersama: ada kriteria tunggal yang disepakati, ada batas wilayah yang disepakati, ada otoritas tunggal yang mengaturnya,” sebutnya.
