Jakarta, Dexpert.co.id – Indonesia belum jadi pilihan utama perusahaan asing untuk berinvestasi di sektor data center. Banyak yang lebih memilih membangun data center di Malaysia, lebih spesifik di Johor.
Menurut estimasi Maybank, investasi data center di Johor yang bisa digunakan untuk AI dan komputasi cloud diestimasikan mencapai US$ 3,8 miliar pada tahun ini.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan Malaysia memiliki tiga hal yang ditawarkan pada perusahaan asing untuk mau berinvestasi. Mulai dari listrik, pajak, dan kepastian hukum.
“Listrik mereka 8 sen per kwh, mereka bebas pajak untuk barang modal. Lalu yang ketiga adalah kepastian hukum dalam investasi,” jelasnya ditemui usai Grand Opening JST1 Pusat Data Tier IV Bersama Digital Data Centres (BDDC), di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Dia menekankan Indonesia perlu berusaha untuk mempermudah iklim investasi bagi asing. Ia menekankan soal pentingnya reputasi. Jangan sampai terkesan Indonesia menyulitkan mereka yang mau berinvestasi.
Salah satunya, Budi Arie berharap harga listrik khusus data center bisa lebih murah. Tidak semahal yang dibebankan sekarang kepada para pemain.
“Jadi jangan sampai ada kesan, kok susah sekali ya mau investasi di Indonesia. Sehingga hambatan dalam perlambatan investasi ini harus dihindari,” ungkapnya.
Pasar Indonesia, Budi meyakini sangat besar. Sebab jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa dan sumber daya yang berlimpah termasuk energi terbarukan.
Presiden Komisaris BDDC, Setyanto Hantoro menjelaskan tarif listrik untuk industri termasuk data center 11-12 sen. Sementara untuk masyarakat berkisar 7-8 sen, sama seperti yang ditawarkan Malaysia kepada pemain data center.
Insentif dibutuhkan dalam tiga aspek, yakni harga listrik, pajak, dan kepastian hukum. Misalnya pajak impor diharapkan bisa lebih mudah atau direndahkan.
Hal itu dibutuhkan karena investasi data center menguras kantong. Setidaknya butuh US$10-11 juta dolar per 1 megawatt.
“Bayangkan Indonesia saat ini mungkin, hitung-hitungan kasar saya ya, butuh sekitar 600-700 megawatt. Kali 11 juta dolar sudah berapa? Maka investasi besar butuh kepastian hukum,” ujarnya.
(fab/fab)
Next Article
Asing Ramai Serbu Malaysia, Luhut Ungkap Posisi Indonesia
