Jakarta, Dexpert.co.id – Telegram tengah disorot pemerintah Eropa. Aplikasi pesaing WhatsApp tersebut dikatakan menjadi sarang penyebaran disinformasi yang menyebabkan perpecahan.
Salah satu contohnya, Telegram digunakan oleh akun pro-Kremlin untuk menyebarkan disinformasi agar melemahkan dukungan negara-negara Eropa pada Ukraina. Bahkan pihak intelijen Rusia juga menggunakannya dalam merekrut orang untuk melakukan sabotase pada seluruh ibu kota Eropa.
Mantan Direktur Pusat Penanggulangan Ancaman Hibrida Slovakia, Daniel Milo menyoroti alasan Telegram disukai orang-orang pro-Rusia. Platform itu disebut memiliki aturan yang sangat longgar.
“Telegram populer di kalangan berbagai aktor pro-Rusia dan individu yang menyebarkan disinformasi karena hampir tidak ada moderasi konten,” ucapnya dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (29/5/2024).
Bahkan pejabat Eropa terang-terangan mengatakan tak begitu menyukai Telegram. Sebab penyebaran disinformasi yang begitu masif dan dalam tahap tidak terkendali.
“Disinformasi menyebar dengan terbuka dan tidak terkendali di Telegram,” ucap Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas.
Pemerintah bukan tanpa upaya untuk menghentikan penyebaran disinformasi. Namun Telegram kerap tak menjawab permintaan menghapus konten yang mengganggu.
“Kami tahu negara-negara anggota lain punya masalah serupa,” ujarnya.
Rusia juga tak selalu menyukai Telegram. Pengadilan setempat pernah memerintahkan memblokir aplikasi tersebut pada tahun 2018 karena menolak menyerahkan kunci enkripsinya.
Pavel Durov, pendiri Telegram yang asal Rusia juga harus meninggalkan negara itu pada 2014. Dia kehilangan kendali pada perusahaan setelah menolak menyerahkan data pengunjuk rasa Ukraina untuk badan keamanan.
Aturan Uni Eropa untuk menangani konten ilegal dan berbahaya juga tak bisa diterapkan bagi Telegram. Wilayah itu hanya mengatur bagi platform dengan 45 juta pengguna aktif di Eropa sedangkan Telegram hanya 41 juta pengguna.
