Jakarta, Dexpert.co.id – Amerika Serikat menyiapkan US$ 42 miliar (sekitar Rp 632,4 triliun) untuk proyek pembangunan infrastruktur internet besar-besaran. Dana raksasa tersebut dikucurkan demi memberikan akses internet cepat untuk seluruh warga AS pada 2030.
“Kami memberikan kesempatan untuk membuat perbedaan nyata di kehidupan warga dan memastikan kita bisa memenuhi potensi tersebut setiap hari,” kata Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients, tangan kanan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Zients membandingkan anggaran jumbo yang disiapkan oleh Biden dengan kebijakan Presiden Franklin Roosevelt untuk membangun infrastruktur listrik ke penjuru AS.
Menurut Gedung Putih, ada 8,5 juta lokasi di AS yang masih belum tersambung internet pita lebar (broadband).
Perusahaan infrastruktur internet AS seperti Verizon, Comcast, Charter Communications, dan AT&T enggan membangun jaringan internet cepat ke wilayah berpopulasi rendah karena investasi yang mahal padahal jumlah pelanggan sangat sedikit.
Pada saat dunia dikurung pandemi Covid-19, ketimpangan akses dan kecepatan internet di area perdesaan menjadi sorotan karena dibutuhkan oleh siswa yang terpaksa belajar online.
Pemerintahan Biden belum memberikan detail soal pembagian anggaran US$ 42 miliar tersebut untuk setiap negara bagian. Namun, pengucuran dana akan didasari oleh peta ketimpangan jaringan internet yang dirilis oleh Komisi Komunikasi Federal.
Negara bagian AS harus mengajukan rencana pembangunan internet mereka untuk menerima 20 persen dari anggaran yang disiapkan. Setelah rencana disetujui pada 2025, sisa anggaran akan dikucurkan.
Contek Indonesia
Di Indonesia, pembangunan jaringan internet di pelosok Indonesia dijalankan oleh BAKTI.
BAKTI memiliki empat layanan yang bertujuan menyediakan akses internet ke seluruh Indonesia yaitu Layanan Akses Internet, Penyediaan BTS, Palapa Ring dan Satelit Multifungsi.
Semua layanan tersebut berfokus di wilayah yang sulit mengakses layanan internet dan telekomunikasi yang disebut sebagai wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Layanan akses internet digelar menggunakan dana USO (universal service obligation) atau kewajiban pelayanan universal yang dikumpulkan dari perusahaan telekomunikasi dan internet.
BAKTI menyediakan anggaran untuk mengadakan dan mengelola perangkat akses internet, biasanya berbentuk terminal bumi (vSAT) yang tersambung ke satelit penyedia internet di lokasi publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, hingga balai desa.
Proyek kedua, yang juga menggunakan dana USO, adalah penyediaan BTS di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Biasanya, BAKTI menyediakan lokasi yang kemudian digunakan oleh operator seluler untuk membangun menara BTS serta infrastruktur penunjangnya.
BAKTI juga terlibat dalam proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) untuk membangun Palapa Ring. Proyek Palapa Ring ini berbentuk jaringan kabel optik backbone, berbentuk kabel laut hingga gelombang mikro di area yang belum terjangkau kabel optik milik swasta.
Proyek keempat juga merupakan proyek KPBU. Bakti memimpin pengadaan satelit multifungsi milik pemerintah yang dinamakan Satria. Tujuan pengadaan Satria adalah menghilangkan ketergantungan proyek akses internet BAKTI terhadap satelit milik swasta.
Artikel Selanjutnya
Ga Kebayang Ngebut Banget, Jepang Pamer Internet 2 Juta Mbps
(dem/dem)
