Jakarta, Dexpert.co.id – Elon Musk kembali mendulang kontroversi akibat omongannya. Kali ini, ia menyebut pemerintah Australia fasis.
Hal tersebut menyusul rancangan regulasi di Australia yang mengancam hukuman denda bagi platform media sosial yang gagal mencegah penyebaran misinformasi.
Diketahui, Musk merupakan pemilik platform X (dulunya Twitter). Selama ini, X menjadi salah satu media sosial yang kerap dikritik karena banyaknya konten misinformasi.
Apalagi, tim moderasi konten X sudah banyak dipangkas saat platform itu mengumumkan PHK besar-besaran.
Pemerintah Australia mengumumkan rencana aturan tersebut yang memungkinkan platform internet dikenai denda 5% dari pendapatan global mereka.
Lebih lanjut, aturan itu mengharuskan platform teknologi mengatur kebijakan konkrit pada platform mereka untuk mencegah penyebaran informasi sesat. Kebijakan konkrit itu perlu disetujui pemerintah.
Jika penyedia platform tak mematuhi aturan tersebut, pemerintah akan menetapkan denda.
Musk yang selama ini mengklaim sebagai sosok pembela kebebasan berpendapat merespons aturan pemerintah Australia yang diunggah netizen di X. Ia hanya menyebut satu kata, yakni “fasis”.
Juru bicara Kementerian Komunikasi Michelle Rowland menegaskan semua platform yang beroperasi di Australia wajib mengikuti aturan yang berlaku di negara itu.
“Aturan ini meningkatkan transparansi dan tanggung jawab platform ke pengguna dan masyarakat Australia,” kata Rowland, dikutip dari Reuters, Jumat (13/9/2024).
Menteri Layanan Pemerintah Australia, Bill Shorten, menyebut Musk memberlakukan standar ganda pada konsep kebebasan berpendapat.
“Musk memiliki lebih banyak posisi pada kebebasan berpendapat ketimbang Kama Sutra. Saat dikaitkan dengan kepentingan bisnis, ia adalah pembela kebebasan berpendapat. Namun, ketika ia tak suka, Musk bisa serta merta membungkam pihak tertentu,” kata Shorten.
Ini bukan kali pertama Musk terlibat pertengkaran dengan pemerintah Australia. Pada April lalu, X diadili karena menentang perintah regulator siber untuk menghapus beberapa postingan di X terkait penikaman seorang uskup di Sydney.
Perdana Menteri Anthony Albanese bahkan menyebut Musk sebagai “miliarder yang sombong”.
Regulator kemudian mencabut tuntutan melawan X setelah ada pertentangan dengan pengadilan federal. X akhirnya memblokir pengguna Australia dari postingan tersebut, namun menolak menghapus konten-konten itu secara global.
(fab/fab)
Next Article
Starlink Siap Luncurkan Internet untuk HP, Begini Respons Operator RI
