Jakarta, Dexpert.co.id – Google, Meta, X, dkk, yang tergabung dalam Asia Internet Coalition (AIC) ramai-ramai ‘mengeroyok’ pemerintah Malaysia. Dalam surat terbuka kepada Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, perusahaan teknologi meminta Malaysia menyetop rencana pemberlakuan lisensi bagi layanan media sosial.
Pasalnya, pada Juli 2024, pemerintah Malaysia mengatakan platform media sosial dengan lebih dari 8 juta pengguna di negaranya wajib mengajukan lisensi sebagai bagian dari upaya memerangi kejahatan siber.
Jika gagal mengajukan lisensi paling lambat 1 Januari 2025, pemerintah Malaysia tak segan-segan memberikan sanksi.
Pasca menerima desakan melalui surat dari AIC, pemerintah Malaysia tak gentar. Bahkan, negara tetangga tersebut menggertak balik.
Dikutip dari Reuters, Rabu (28/8/2024), Malaysia pada pekan ini kembali menegaskan perusahaan teknologi harus mematuhi aturan yang berlaku jika ingin tetap melanjutkan operasi di Malaysia.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah bersedia berdisuksi dengan AIC dan pihak lainnya terkait regulasi yang ditetapkan.
Namun, ia mengatakan pemerintah tak berencana menunda implementasinya. Sebab, kejahatan siber makin marak terjadi akhir-akhir ini.
“Perusahaan teknologi raksasa memang perkasa, tetapi hukum kami lebih perkasa. Jika mereka masih mau beroperasi di Malaysia, mereka harus tunduk aturan kami,” kata Fahmi.
Surat yang diajukan AIC tertanggal 23 Agustus 2024. Namun, pada Senin (26/8) kemarin, surat itu dihapus dari situs resmi mereka.
Ada banyak raksasa teknologi yang bergabung dalam AIC. Grab yang merupakan perusahaan ride-hailing juga tergabung di dalamnya. Namun, Grab mengaku tidak diajak berkonsultasi terkait surat terbuka tersebut.
Surat versi baru yang telah direvisi kemudian dipublikasi ulang pada 26 Agustus 2024. Beberapa kalimat telah dihapus, termasuk yang menyebut rencana pemerintah “tak bisa dijalankan” oleh industri.
Surat versi baru juga menghapus daftar anggota yang tergabung dalam AIC. Namun, daftarnya masih bisa diakses pada situs resmi AIC.
Kementerian Komunikasi Malaysia mengatakan akan menggelar masukan dari publik dan pemain industri terkait regulasi lisensi yang direncanakan.
Dalam suratnya, AIC juga menyinggung soal tak adanya konsultasi publik secara formal terkait rencana kebijakan tersebut.
(fab/fab)
Next Article
Asing Sorot Malaysia Kebanjiran Dolar, Indonesia Cuma Diperas
