Jakarta, Dexpert.co.id – Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto menyebut bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kominfo menjadi yang terbesar untuk jenis PNBP lainnya.
Jumlahnya sekitar Rp24-25 triliun yang dihasilkan Kominfo, nantinya akan disetor semua ke kas negara.
“PNBP-nya terbesar untuk jenis PNBP lainnya, dari SDPPI itu Rp 21 triliun, dari USO yang dikelola Bakti sekitar Rp 3,5 triliun. Jadi sekitar Rp 24-25 triliun,” ujarnya kepada media saat ditemui di Kantor Kominfo, Jumat (23/3/2024).
Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya Kominfo mendapatkan alokasi anggaran dari PNBP melalui DIPA yang diberikan, dan tidak semuanya dari Rp 24-25 triliun tadi dialokasikan untuk mendukung anggaran Kominfo.
“Di bawah 50 persennya, dan itu terus disetujui dulu oleh Kementerian Keuangan,” terangnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan mengawal program kerja dan memastikan peningkatan kontribusi fiskal yang dilakukan Kominfo. Kemudian ia menjelaskan fungsi dari Inspektur Jenderal adalah membuat kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kominfo.
Intinya, kata dia, untuk pengawasan terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan, kemudian melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menkominfo, kemudian menyusun laporan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Menkominfo.
“Nah, di tahun ini konsepnya sama, kami akan memastikan bahwa program prioritas di 2024 yang ada di Kominfo dilaksanakan oleh unit-unit di eselon satu itu kami mengawal atau memastikan bahwa dari segi output atau outcome-nya bisa tercapai, dari segi pengelolaan keuangannya juga akuntabel sehingga mudah-mudahan kita akan selamat sampai akhir 2024,” imbuhnya.
“Jika dilihat pagu DIPA-nya tahun 2024, Kominfo pagu DIPA-nya Rp14,79 triliun, untuk program prioritasnya sendiri adalah Rp12,18 triliun. Ini yang akan kita kawal nantinya dengan peran kita dalam konteks assurance dan consulting.” tegasnya.
