Jakarta, Dexpert.co.id – Regulator Singapura mengejar Zilingo. Pasalnya startup fashion itu telah dua tahun menghilang dari radar.
Pencarian itu disebabkan Otoritas Pengatur Akuntansi dan Perusahaan (ACRA) mengatakan Zilingo tidak melaporkan kinerja keuangannya pada 2020-2021. Lembaga itu juga mengambil tindakan penegakan hukum karena masalah tersebut, dikutp Channel News Asia, Senin (20/2/2023).
ACRA tidak memerinci tindakan apa yang akan diambil. Namun Channel News Asia mencatat penegakan hukum merujuk pada peringatan, memaksakan jumlah komposisi, atau mencoret perusahaan dari daftar.
Sejak beberapa waktu lalu, Zilingo memang sedang terlilit banyak masalah. Hingga pada bulan lalu, Zilingo melakukan proses likuidasi.
Dalam laporan Bloomberg, dewan Zilingo telah menunjuk EY Corporate Services sebagai likuidator sementara. Untuk kreditor, terdapat Varde Partners dan Indies Capital Partners melaporkan menemukan pembeli untuk sejumlah asetnya.
Zilingo juga sempat jadi perbincangan karena memecat salah satu pendiri dan mantan CEO, Ankiti Bose tahun lalu dan diikuti pengunduran diri pendiri lainnya Dhruv Kappor. Beberapa anggota dewan komisaris juga disebut mundur seperti CEO GoTo Andre Soelistyo.
Sejak awal 2022, startup Zilingo dipenuhi drama. Startup yang disebut pernah bervaluasi US$970 juta atau Rp 15 triliun itu memecat pendirinya dan kini akhirnya terancam bangkrut.
Pada awalnya, Zilingo merupakan startup yang menjanjikan. Perusahaan itu pernah mengumpulkan lebih dari US$300 juta dari sejumlah investor terkemuka seperti Temasek Holdings dan Sequoia Capital India.
Perusahaan juga pernah beroperasi di 8 negara dan memiliki 600 orang pegawai. Selain itu juga pernah mengumpulkan US$226 juta pada awal 2019 dalam pendanaan terakhir.
Sebagai informasi, semua perusahaan berbadan hukum Singapura harus melakukan pengajuan pengembalian tahunan pada ACRA. Dengan begitu bisa menjaga informasi perusahaan pada daftar otoritas tetap mutakhir.
Selain itu, sebagai bagian dari pengajuan pengembalian, sejumlah perusahaan harus mengajukan laporan keuangannya.
Lembaga tersebut juga menyatakan siap membantu para bos perusahaan dalam rangka memahami tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-undang Perusahaan.
