Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah New Zealand (Selandia Baru) akan segera melarang seluruh siswa di negaranya untuk membawa handphone (HP) ke sekolah, Jumat (1/12/2023) lalu.
Melansir dari Canberra Times, Perdana Menteri (PM) baru Selandia Baru, Christopher Luxon, mengatakan bahwa larangan ini bakal diterapkan dalam 100 hari pertamanya menjabata di pemerintahan, tujuannya agar para siswa fokus belajar selama di sekolah.
“Kami akan melarang HP di seluruh sekolah Selandia Baru,” tegas Luxon di Auckland, dikutip Senin (4/12/2023).
“Kami ingin anak-anak kita belajar dan kami ingin guru-guru kita mengajar,” imbuhnya.
Menteri Pendidikan Selandia Baru, Erica Stanford mengatakan, indikator saat ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah siswa berusia 15 tahun di Selandia Baru tidak mencapai standar literasi dan numerasi dasar.
Sebelumnya, larangan membawa HP ke sekolah ini telah sebagian atau sepenuhnya diterapkan di Australia, Kanada, China, Prancis, Inggris, dan beberapa negara di Asia.
Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterbitkan pada Juli lalu merekomendasikan larangan ponsel di sekolah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja siswa dan mengurangi dampak perundungan daring.
Namun, tidak semua ahli setuju dengan kebijakan tersebut. Sebuah studi oleh sejumlah universitas di Stockholm dan Sodertorn, Swedia yang diterbitkan pada 2020 menemukan bahwa sejumlah guru bahkan mengaku HP terkadang berguna di kelas.
Selain melarang HP di sekolah, PM Luxon juga berencana untuk “mereformasi” kurikulum sekolah, seperti perubahan dalam mata pelajaran Bahasa Inggris dan matematika, mewajibkan materi satu jam sehari membaca, dan jalur menulis serta matematika di sekolah dasar (SD) dan menengah mulai tahun depan.
Berdasarkan data terbaru Penilaian Siswa Internasional oleh Organisation for Co-operation and Economic Development pada 2018 lalu, Selandia baru menduduki peringkat ke-11 untuk bidang membaca, peringkat ke-12 untuk bidang sains, dan peringkat ke-27 untuk bidang matematika.
Sebagai masalah pendidikan, Luxon juga menghadapi tantangan untuk mengimplementasikan sejumlah perjanjian kontroversial dengan salah satu sekutunya terkait pedoman tentang gender dan seksualitas.
Artikel Selanjutnya
Orang Ini Dapat Rp21 Juta karena Dikentuti Anjing di Pesawat
(hsy/hsy)
