Duh! Booking.com Diduga Manfaatkan Rumah Warga Palestina Secara Ilegal

Jakarta, Dexpert.co.id – Agensi hotel online asal Belanda, Booking.com mendapat kecaman dari aktivis karena diduga terkait dengan Israel yang masih melancarkan agresi militer di Gaza. 

Mengutip Aljazeera, sejumlah Kelompok Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut Booking.com ke pengadilan karena mengambil keuntungan dari pemukiman ilegal Israel. Menurut sejumlah LSM, Booking.com memiliki lusinan listing di wilayah pendudukan Palestina, yang akan menjadikan perusahaan tersebut bersalah atas pencucian uang.

Kelompok yang mengajukan kasus ini adalah European Legal Support Center (ELSC), Al-Haq, SOMO, dan The Rights Forum. Mereka menyebutkan, perusahaan tersebut memfasilitasi penyewaan rumah liburan di tanah yang dicuri dari penduduk Pribumi Palestina. “Booking.com mendapat keuntungan dari kejahatan perang.”

Adapun Israel telah membangun sebanyak 150 pemukiman di Tepi Barat, menggusur komunitas-komunitas Palestina. Pemukiman ini ilegal karena melanggar hukum internasional, tetapi saat ini mengontrol sebanyak 40% Tepi Barat.

Booking.com menawarkan lusinan tempat di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki. Agensi itu menyangkal telah melakukan kesalahan apapun.

“Kami telah memperjuangkan seruan ini selama bertahun-tahun, merespon panggilan orang-orang Palestina yang menyaksikan propertinya dicuri yang kemudian menjadi rumah liburan berpenghasilan bagi para pengguna Booking.com,” kata Legal Officer ELSC Daan de Grefte, dikutip dari Aljazeera, Sabtu (1/6/2024).

“Operasional yang melanggar hukum ini mendukung sistem pendudukan-kolonialisme dan dominasi rasial yang sama dengan apartheid.”

Pada tahun 2020, UNHCR memasukkan Booking.com dalam daftar 100 perusahaan yang beroperasi dan melanggengkan pendudukan ilegal Israel. Pada tahun 2022, Booking.com mengumumkan bakal melabel properti di Israel sebagai wilayah yang diduduki.

Namun kurang dari sebulan kemudian, setelah mendapat tekanan dari Israel, agensi online itu mengganti label tersebut menjadi “terdampak konflik.” Perusahaan juga memberikan peringatan pada rumah-rumah Palestina yang tidak ilegal.