Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah memutuskan untuk meregulasi cryptocurrency (kripto) di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ungkap alasan di balik keputusan itu. Ternyata ada hubungannya dengan rupiah. Bappebti mulai mengatur kripto sejak 2019 silam. Mulai dari mengkategorikannya sebagai komoditas, memaparkan koin kripto apa saja yang bisa diperdagangkan di tanah air hingga persyaratan untuk menerbitkan kripto lokal. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana memaparkan apa keuntungan aset kripto untuk negara dan ketahanan ekonomi. Hal ini ia sampaikan saat ditanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (24/3/2022). Ia mengatakan, aset kripto ini diatur, karena nilai transaksinya yang cukup besar. Hingga 2021 nilai transaksi aset…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta, Dexpert.co.id – Disrupsi digital kini menjadi sebuah keniscayaan. Berbagai sektor bisnis dan usaha harus beralih ke digital karena kondisi berubah psikologis konsumen. Disrupsi digital ini juga dipercepat oleh pandemi Covid-19 di mana masyarakat mendidik dirinya sendiri untuk menjadi lebih adaptif dengan digital. Salah satu sektor yang mengalami disrupsi digital adalah sektor perbankan. Setiap bank nantinya harus menjadi bank digital. Hal ini membawa dampak yang besar para karyawan bank. Disrupsi digital ini akan membuat beberapa pekerjaan di sektor perbankan hilang. Diprediksi pekerjaan teller hingga back office akan hilang. Jumlah karyawan sektor ini mencapai jutaan orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan…
Jakarta, Dexpert.co.id – Indonesia dilaporkan sedang menyiapkan aturan terkait platform internet dan media sosial. Aturan itu akan memungkinkan Kominfo mendenda dan mendakwa secara pidana media sosial seperti Facebook dan Twitter jika tidak cepat menghapus konten yang dinyatakan terlarang. Laporan itu berasal dari Reuters, yang juga mengatakan ini untuk pihak berwenang dapat membuat platform menghapus konten ‘melanggar hukum’ dengan cepat. Reuters mengutip laporan itu dari sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip Kamis (24/3/2022). Sejumlah eksekutif perusahaan online telah memberikan pengarahan atas rencana tersebut. Namun mereka memperingatkan langkah-langkah itu akan sulit dipatuhi, meningkatkan biaya operasi mereka, dan bisa merusak kebebasan berekspresi di…