Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan jika keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara untuk Kementerian Kominfo adalah terkait pemeriksaan pada kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE) dengan aturan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). “Sedangkan dari sisi teknis, sebagaimana amanatnya Perpres 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, elevasi dari lembaga sandi negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, tugas-tugas keamanan sistem informasi itu dipindahkan dari kominfo ke BSSN. Sehingga di kominfo tidak lagi direktorat keamanan sistem informasi sejak tahun 2018,” kata Johnny ditemui di Gedung DPR, Selasa (20/9/2022).…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta, Dexpert.co.id – Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) baru saja disahkan. Salah satunya akan mengatur tanggung jawab menjaga data berada di tangan penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti Google, Tokopedia, Gojek, hingga Facebook. “UU PDP ini mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing,” kata Menteri Kominfo Johnny Plate, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Salah satu kewajiban PSE, baik swasta maupun publik atau pemerintah, adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi masyarakat terlindungi, ungkapnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Sementara itu, Johnny…
Jakarta, Dexpert.co.id – Bagi platform digital seperti Tokopedia, Facebook, Google, hingga PayPal yang melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Khusus untuk denda akan mencapai 2% dari pendapatan perusahaan terkait. Menteri Kominfo Johnny Plate menjelaskan sanksi yang diberikan pada mereka yang melanggar bervariasi sesuai tingkat kesalahan. Untuk penjara dari 4 tahun hingga 6 tahun. “Bervariasi dari tingkat kesalahan. Mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun pidana. Maupun hukuman denda Rp 4-6 miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan maka dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunannya,” kata Johnny ditemui di gedung DPR,…