Penulis: Ardhian Valqa

Jakarta, Dexpert.co.id – Uber mengungkapkan peretas yang membuat sistem komunikasi internalnya tutup sementara pada minggu lalu. Pelaku disebut berafiliasi dengan grup populer Lapsus$. Lapsus$ merupakan kelompok yang juga dituduh bertanggung jawab atas serangan kepada beberapa perusahaan besar seperti Nvidia (NVDA.O), Microsoft Corp (MSFT.O) and Okta Inc (OKTA.O). Reuters melaporkan grup LapsusS tidak bisa segera dihubungi untuk diminta komentar terkait tudingan itu. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Uber mengatakan serangan tidak mengakses akun dan database yang menyimpan data sensitif pengguna seperti nomor kartu kredit, akun bank atau detail perjalanan. Uber mengatakan masih melakukan investigasi, yang saat ini berfokus melihat…

Read More

Jakarta, Dexpert.co.id – Salah satu sumber dari perwakilan perusahaan teknologi Indonesia mengungkap kebingungannya pada industri startup di Tanah Air yang diam saja saat Google mengutip komisi besar yang berdampak signifikan ke pendapatan mereka. “Saya bingung juga sih, ini orang-orang diambil 30 persen dari revenue kenapa semua diam saja,” kata dia kepada CNBC Indonesia. Untuk diketahui Google mewajibkan penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu. GPB merupakan sistem pembelian produk atau layanan di dalam aplikasi atau in-app purchase. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Google membebankan tarif layanan pada aplikasi 15-30 persen dari pembelian dengan sistem GPB dan hal…

Read More

Jakarta, Dexpert.co.id – DPR secara resmi telah mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyoroti lembaga untuk tata kelola data yang diatur dalam peraturan tersebut. UU PDP mengatur sebuah lembaga yang akan di bawah presiden. Ini bertugas untuk mengatur tata kelola data pribadi dan diatur lewat Peraturan Presiden. Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar menjelaskan lembaga itu dibentuk oleh presiden padahal UU PDP berlaku baik korporasi dan pemerintah. Menurutnya otoritas layakanya lembaga pemerintah lainya. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT “Sayangnya, meski UU PDP ditegaskan berlaku mengingat baik bagi korporasi maupun pemerintah, undang-undang…

Read More