Jakarta, Dexpert.co.id – Kehadiran layanan ride hailing diikuti pula dengan pemberlakuan aturan terkait ekosistem di dalamnya. Sejumlah negara telah merilis aturannya masing-masing mengenai hal tersebut, termasuk kategori untuk para driver online. Momentum Works merilis Transforming on Demand Platform Works pada November 2024. Laporan itu menyajikan dua klasifikasi soal pengemudi yang berlaku di sejumlah negara dunia. Aturan yang berlaku berada di antara dua konsep yaitu pekerja kontrak independen (independent contractor) dan karyawan. Indonesia lebih condong pada bagian independent contractor atau sering kita dengar dengan sebutan ‘mitra’, begitu juga Brasil, India, dan Malaysia. Sementara itu Amerika Serikat (AS) sempat memiliki perbedaan pada beberapa…
Penulis: Ardhian Valqa
Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Malaysia mendukung perluasan kendali pemerintah terhadap pengelolaan internet di negaranya. Padahal, rancangan undang-undang (RUU) tersebut mendulang kritik karena dikhawatirkan menekan perbedaan dan kebebasan berpendapat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan kepada Parlemen pada tanggal 9 Desember 2024 bahwa pemerintah perlu mengubah undang-undang (UU) yang ada untuk mengatasi dampak buruk online. Antara lain terkait penipuan, perundungan siber, pedofilia, dan pornografi anak. “Kebebasan berpendapat memang ada, tapi kami juga diberi wewenang melalui Parlemen untuk menerapkan pembatasan apa pun yang diperlukan demi keselamatan masyarakat,” kata Fahmi, dilaporkan Bloomberd, dikutip dari The Straits Times, Selasa (10/12/2024). RUU ini menerapkan hukuman yang lebih ketat terhadap…
Jakarta, Dexpert.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi penentu nasib TikTok di negara adikuasa. Dalam sebuah wawancara, Trump pernah mengemukakan pendapatnya terkait anak usaha ByteDance tersebut. TikTok diketahui harus lepas dari ByteDance berdasarkan aturan di AS. Platform tersebut mengajukan banding dan meminta pengajuan ditunda agar pemerintah baru bisa meninjau kasusnya. Pemerintahan Trump akan dimulai saat dia pelantikan pada 20 Januari 2025. Namun, sehari sebelumnya adalah batas akhir perintah AS terkait TikTok, yakni pada 19 Januari 2025. Dengan fakta itu, TikTok menilai waktunya sangat ketat. Menurut perusahaan, pemerintahan baru perlu memainkan perannya, dikutip dari The Register, Selasa (10/12/2024). Trump sendiri memiliki pandangan yang cukup berbeda dibandingkan…