Jakarta, Dexpert.co.id – Tak lama setelah melancarkan serangan ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin membuat pernyataan mengejutkan. Dia telah memindahkan ‘pasukan pencegah’ ke status siap tempur, atau bisa diartikan sebagai senjata nuklir taktis.
Senjata nuklir taktis bisa digunakan dalam jarak yang relatif pendek. Istilah taktis mencakup banyak jenis senjata, termasuk bom kecil dan rudal yang digunakan sebagai senjata medan perang.
Laman BBC melaporkan Rusia diperkirakan memiliki sekitar 2.000 senjata nuklir taktis. Ini bisa ditempatkan pada sejumlah jenis rudal yang biasanya digunakan untuk mengirimkan bahan peledak konvensional, dikutip Kamis (24/3/2022).
Senjata tersebut bisa ditembakkan sebagai peluru artileri di medan perang. Selain itu juga dikembangkan bagi pesawat dan kapal, seperti topedo dan muatan kedalaman untuk target kapal selam.
Senjata nuklir taktis punya variasi ukuran dan kekuatan. Bagian terkecilnya satu kiloton atau kurang, yakni setara dengan seribu ton bahan peledak TNT. Sementara paling besar mungkin mencapai 100 kiloton.
Efeknya bergantung pada ukuran hulu ledak, yakni seberapa jauh di atas tanah meledak dan lingkungan setempat.
Sebagai perbandingan, bom pernah dijatuhkan di kota Hiroshima Jepang pada Perang Dunia II. Kejadian yang menewaskan 146 ribu orang itu memiliki berat 15 kiloton. BBC melaporkan diperkirakan senjata terbesar Rusia setidaknya 800 kiloton.
Pernyataan Putin tersebut nampaknya untuk menciptakan rasa takut. Menurut mata-mata Amerika Serikat (AS), ucapan tersebut bukan berarti akan ada perang nuklir.
Namun yang diucapkan Putin merupakan sinyal ke Barat untuk tidak terlalu campur tangan lebih banyak di Ukraina.
Ada juga yang masih mengkhawatirkan kemungkinan Rusia menggunakan senjata taktis lebih kecil di Ukraina. Meskipun peluang itu kecil.
“Putin merasa nyaman di dunia ‘stabilitas-ketidakstabilan’, sementara Barat terhalang oleh ledakan nuklirnya seolah-olah pencegah miliar dolar NATO namun tidak mengancam,” kata ahli nuklir dari Belfer Center for Science and International Affairs di Harvard Kennedy School, Dr Mariana Budjeryn.
[Dexpert.co.id]
(npb/npb)
