Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Joe Biden disurati oleh dua senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat soal TikTok jelang tenggat waktu pemblokiran aplikasi video pendek tersebut di seluruh Amerika Serikat.
Senator Ed Markey dari Partai Demokrat dan Senator Rand Paul dari Partai Republik meminta agar Biden memberikan perpanjangan 90 hari dari tenggat waktu pemblokiran TikTok yang jatuh pada 19 Januari 2025.
Perpanjangan waktu itu, menurut kedua senator, patut diberikan karena keberlanjutan dari UU yang mengancam pemblokiran TikTok tak pasti.
“Karena masa depan UU tidak jelas dan konsekuensinya ke kebebasan berekspresi, kami mendorong Anda memberikan perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” kata Markey dan Paul di surat mereka ke Biden.
TikTok juga telah meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menunda pemblokiran sambil menantikan proses hukum selesai. Hakim Agung menyatakan akan mendengar gugatan dari TikTok dan ByteDance pada 10 Januari 2025.
UU soal pemblokiran TikTok adalah inisiasi dari Kongres AS dan telah ditandatangani oleh Biden. Dalam UU tersebut, TikTok harus dijual ke entitas di luar China karena isu keamanan nasional. Jika ByteDance, induk usaha TikTok, tak melepas kepemilikannya, TikTok akan diblokir di seluruh Amerika Serikat.
Kongres telah meloloskan aturan tersebut pada April 2024. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan perusahaan China mengancam keamanan nasional dalam skala besar dan mendalam.
Pemerintah khawatir banyaknya data pengguna AS yang dikumpulkan oleh sistem TikTok akan sampai ke tangan pemerintah China untuk disalahgunakan.
TikTok memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat (AS). Banyak kelompok pengguna di AS yang juga melayangkan permintaan serupa pada Senin (16/12).
Persidangan yang digelar pada 6 Desember lalu telah menolak semua argumen TikTok, yang menyebut UU ancaman pemblokiran TikTok melanggar kebebasan berpendapat warga AS yang dilindungi di bawah Konstitusi Amandemen Pertama AS.
(dem/dem)
Next Article
TikTok dan Facebook Terancam Dijegal di Malaysia, Ini Penyebabnya
