Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat menyiapkan senjata baru untuk menghambat perkembangan bisnis teknologi di China. Pemerintahan Presiden Joe Biden dikabarkan menyiapkan aturan untuk membatasi investasi perusahaan AS di sektor kecerdasan buatan di China.
Reuters melaporkan aturan pembatasan investasi ini dirancang dengan alasan melindungi keamanan nasional AS.
Aturan tersebut telah diajukan oleh Departemen Keuangan sejak Juni dan akan berlaku mulai 2 Januari 2025. Unit baru di bawah Departemen Keuangan AS, Office of Global Transactions, akan bertindak sebagai pengawas.
Pemerintah AS akan membatasi investasi di China di tiga sektor kunci yaitu semikonduktor dan mikroelektronik, teknologi informasi kuantum, dan sistem AI.
Departemen Keuangan AS menyatakan ketiga teknologi tersebut “adalah kunci ke pengembangan generasi terbaru aplikasi militer, keamanan siber, dan pengawasan.” Regulasi pembatasan akan meliputi teknologi seperti “sistem peretas komputer tercanggih atau jet tempur generasi masa depan.”
Pejabat Departemen Keuangan AS, Paul Rosen, menyatakan, “Investasi AS, termasuk benefit tak kasat mata seperti asistensi manajemen dan akses ke jejaring investasi dan talenta yang biasanya menyertai arus penanaman modal, tidak boleh digunakan untuk membantu negara lain mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan siber.”
He added that “U.S. investments, including the intangible benefits like managerial assistance and access to investment and talent networks that often accompany such capital flows, must not be used to help countries of concern develop their military, intelligence, and cyber capabilities.”
Regulasi baru ini adalah bagian dari upaya Biden mencegah pengetahuan AS digunakan oleh China untuk mengembangkan teknologi canggih dan mendominasi pasar global.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo sebelumnya menyatakan bahwa aturan pembatasan penting untuk mencegah China mengembangkan teknologi terkait militer.
Pembatasan ini tidak berlaku bagi investasi AS lewat bursa saham. Namun, pejabat pemerintah AS menyatakan bahwa sudah ada aturan lain yang melarang pembelian dan penjualan saham beberapa perusahaan China.
(dem/dem)
Next Article
Kekalahan Joe Biden Nyata, PBB Ungkap Bukti Mengejutkan
