Jakarta, Dexpert.co.id – Kepemimpinan Joko Widodo dan Maaruf Amin sisa belasan hari lagi. Pada 20 Oktober 2024, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan memulai pemerintahnya.
Namun pemerintah baru itu memiliki segudang PR. Misalnya di sektor digital ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.
“Infrastruktur kan belum lengkap nih. Ada desa-desa yang belum terjangkau internet broadband,” jelas Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi ditemui di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Selain itu kecepatan internet juga jadi PR lainnya. Sekarang rata-rata kecepatan internet Indonesia masih berkisar 20-25 Mbps, masih jauh dari negara lain yang sudah mencapai 100 Mbps.
Keamanan siber jadi pekerjaan lainnya. Heru menjelaskan Indonesia belum menemukan formula pas untuk melakukan perlindungan.
Terkait aturan memang sudah ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun hingga sekarang belum ada aturan turunannya, salah satunya yang mengatur lembaga pelindungan data pribadi.
“Kita punya UU PDP yang efektif 17 Oktober tapi belum ada PP, Peraturan Pemerintah. Belum ada lembaga perlindungan data pribadinya,” ungkapnya.
Heru juga menyoroti soal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengingat nama itu sudah digunakan sejak lebih dari 20 tahun dan mengikuti perkembangan teknologi, seharusnya penamaan informatika diubah.
Dia mencontohkan di negara lain diberi nama Kementerian Inovasi, Komunikasi dan Ekonomi Digital. Idealnya komunikasi dan ekonomi digital dipisah, namun jika tidak bisa menambahkan fungsi soal ekonomi digital saja.
“Nanti kan diikuti di dalamnya, misalnya mungkin direktorat jenderal seperti apa. Bagaimana mendorong ekonomi digital yang masih kurang,” kata Heru.
(dem/dem)
Next Article
3 Strategi Kominfo Wujudkan Pemerataan Digital di Indonesia
