Jakarta, Dexpert.co.id – Konten berupa ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan leak yang berkaitan dengan Pilkada 2024 siap-siap untuk di-takedown.
Sementara bagi pelaku penyebar hoaks, akan diproses di pihak berwenang jika terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum.
“Kalau soal konsekuensi hukumnya, kalau ada masalah apapun kita serahkan kepada pihak berwajib yang menangani,” ujar Budi saat konferensi pers terkait Deklarasi Pilkada Damai dan Anti Hoaks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Kominfo menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu], dan platform digital untuk memberantas konten-konten tersebut.
Platform digital yang tergabung yaitu Meta yang mencakup Facebook, Instagram, Thread, Google, Youtube, Tiktok, Snack Video, Telegram, dan Line. Sementara X (dulunya Twitter) tak ikut serta.
Sejauh ini, Kominfo baru menemukan 6 konten hoaks terkait Pilkada 2024.
Menurutnya jumlah tersebut relatif kecil. Jumlahnya juga menurun dibandingkan sebelumnya.
“Emang terjadi penurunan yang signifikan untuk tahun 2024 ini. Baru ditemukan jumlahnya berapa tadi? Baru 6 hoax terkait Pilkada di 545 daerah, 37 provinsi, dan 500 sekian kota. Dan terjadi penurunan yang luar biasa,” kata dia.
Soal isunya, Budi menyebut kasusnya berbeda-beda setiap daerah. Tergantung tingkat memanasnya politik di suatu daerah tertentu.
Ia pun mengimbau kepada semua kandidat dan tim yang bertarung dalam Pilkada 2024 untuk menjaga ruang digital dengan melakukan cara-cara yang lebih maju untuk tidak melibatkan hoaks selama Pilkada 2024.
Budi mengatakan masa kampanye yang telah dimulai sejak Rabu, 25 September 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menjaga ruang digital.
“Mudah-mudahan [hoaks] bisa hilang di pertarungan Pilkada 2024.” pungkasnya.
(dem/dem)
Next Article
Tanpa Blokir, Ini 4 Cara Agar Orang Tidak Bisa Chat WhatsApp
