Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, untuk melipatgandakan pencapaian dalam pelayanan publik tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia mengaku, saat ini digitalisasi merupakan salah salah satu kunci untuk mewujudkannya.
Azwar Anas bercerita, ketika pemerintah bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Ia juga menemui tantangan transformasi digital di tubuh pemerintahan yang serupa.
“Sejak itu tim kami kemudian diajak ke dapurnya di Inggris. Bagaimana transformasi di Inggris bekerja,” ungkapnya di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Ia mengungkapkan, ternyata di negara Inggris pun ada begitu banyak layanan aplikasi. Sementara untuk menyatukan berbagai aplikasi menjadi satu bukanlah perkara mudah.
“Ternyata juga tidak mudah, tantangannya juga sama. Di Inggris ketika webservice cukup banyak untuk menjadikan satu webservice, ternyata tantangannya juga besar. Memerlukan waktu yang panjang,” sebutnya.
Dalam mencapai pelayanan publik yang efektif, kata dia, pemerintah juga belajar dari Inggris dengan meminta pendampingan dari tim Tony Blair Institute.
“Oleh karena itu di kantor kami ada tim Tony Blair Institute mendampingi kami. Selama proses tahapan ini, tim Dane Korea Selatan di lantai 8 ada di kantor Kementerian Pak Yardi. Supaya apa? Arsitektur yang kita bangun, standar sebagaimana arsitektur internasional yang sering dikerjakan oleh berbagai negara,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, Presiden telah melarang pemerintah untuk membuat aplikasi baru. Khawatir, banyaknya aplikasi akan membuat kebingungan di masyarakat sehingga pelayanan rakyat menjadi tidak efektif.
“Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru. Karena ternyata, semakin membuat aplikasi baru, rakyat bukan terlayani, tetapi rakyat justru semakin bingung,” tuturnya.
Menurutnya, produk inovasi selalu membuat aplikasi baru. Hingga saat ini ada 27 ribu aplikasi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. “Sekarang tidak boleh lagi ada aplikasi- aplikasi baru,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah mengambil sikap berbeda dalam mengukur kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya ukurannya yaitu, seberapa banyak Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian dan Lembaga mengintegrasikan sistem yang ada.
“Di Kementerian Perhubungan, kita terus bekerja dari 580-an aplikasi sekarang tinggal 38 aplikasi. Di Kementerian Kesehatan, lebih dari 400 aplikasi sekarang kita dorong menjadi satu aplikasi di dalam satu sehat,” pungkasnya.
(rob/mij)
Next Article
Digitalisasi Ubah Perilaku Nasabah Bank, Kok Bisa?
