Nasib Manusia Mencemaskan, Ini 7 Rekomendasi PBB untuk AI

Jakarta, Dexpert.co.id – Badan penasihat urusan kecerdasan buatan di PBB merilis laporan yang berisi 7 rekomendasi soal adopsi dan pengelolaan teknologi kecerdasan buatan (AI) global.

PBB membentuk badan penasihat AI pada tahun lalu yang beranggota 39 perwakilan negara untuk menyusun kerangka pengaturan AI untuk negara-negara di dunia. Rekomendasi yang dirilis oleh badan ini akan dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi PBB pada September.

Adopsi AI meroket di seluruh dunia sejak OpenAI merilis platform ChatGPT pada 2022 dengan dukungan modal dan infrastruktur dari Microsoft. Pemerintah dan pemangku kepentingan di seluruh dunia cemas adopsi AI meningkatkan peredaran berita bohong, misinformasi, dan pelanggaran hak cipta.

Hanya beberapa negara yang kini sudah menerbitkan undang-undang soal penggunaan teknologi AI. Uni Eropa adalah satu-satunya yang telah memiliki hukum positif soal AI, sedangkan Amerika Serikat memilih membuat panduan yang bersifat sukarela. Adapun, pendekatan China adalah memastikan adopsi AI tidak mengganggu kestabilan dan menggerus kekuatan negara.

Dalam laporan tersebut, PBB menyatakan bahaya terbesar AI adalah konsentrasi kekuasaan di beberapa perusahaan global. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa merilis AI yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Di sisi lain, pendapat mayoritas penduduk dunia soal penggunaan AI tidak dipertimbangkan.

Berikut adalah 7 rekomendasi PBB soal AI:

1. Pembentukan panel ilmiah internasional yang independen soal AI. Panel ini disarankan diisi oleh ahli dari berbagai bidang ilmu.
2. Pembicaraan antar-pemerintah dan pemangku kepentingan lain soal pengelolaan AI yang diadakan dua kali setahun di sela pertemuan PBB lainnya.
3. Pembentukan forum pertukaran standar teknologi AI yang mempertemukan pengelola standar tingkat nasional, perusahaan teknologi, perwakilan masyarakat sipil, dan perwakilan ilmuwan.
4. Pembentukan jaringan peningkatan kapasitas terkait teknologi AI sebagai tempat belajar dan berbagi pengetahuan soal AI dan pelatihan AI.
5. Pendirian dana kelolaan untuk AI untuk mengurangi kesenjangan yang diciptakan oleh AI.
6. Pendirian kerangka pusat data AI global lewat kerja sama dengan Komisi PBB soal Hukum Perdagangan Internasional.
7. Pendirian kantor khusus di Sekretariat PBB untuk AI yang langsung berada di bawah Sekjen PBB.

(dem/dem)

Next Article


Polisi Pakai AI Gambar Tampang Buronan, Hasilnya Bikin Kaget