Jakarta, Dexpert.co.id – Jepang ternyata susah lepas dari disket. Bahkan keberhasilan menghapus disket dari sistem pemerintah, dinilai sebagai suatu kemenangan besar dalam modernisasi birokrasi.
Agensi Digital Jepang per pertengahan bulan lalu menghapus kewajiban menyerahkan dokumen dalam bentuk disket dalam 1.034 aturan. Satu-satunya aturan yang masih mewajibkan penggunaan disket adalah regulasi terkait daur ulang kendaraan.
“Kami memenangi perang melawan disket pada 28 Juni!” kata Menteri Digital Jepang, Taro Kono seperti dikutip Reuters, Rabu (10/7/2024).
Program modernisasi administrasi adalah fokus utama Kono. Ia juga berulang kali mengutarakan ambisinya menghilangkan mesin fax dan teknologi analog lainnya dalam sistem birokrasi Jepang.
Agensi Digital Jepang didirikan di tengah pandemi Covid-19 pada 2021. Saat itu, pemerintah Jepang yang sedang bersusah payah menggelar program tes dan vaksinasi baru menyadari bahwa sistem birokrasi mereka masih mengandalkan kertas dan teknologi kuno.
Sebelum ditunjuk sebagai menteri digital pada 2022, Kono sebelumnya pernah menjadi menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan mengepalai program vaksin Jepang.
Menurut The Register, sebelum inisiatif Kono, hampir semua proses perizinan di Jepang mengharuskan penyerahan dokumen dalam bentuk disket 3,5 inci dan CD-ROM.
Kini, regulasi soal disket dan CD-ROM terus diubah agar masyarakat Jepang bisa menggunakan pengajuan berbasis internet. Aturan yang diubah menyangkut pertambangan, manufaktur, UMKM, hingga pasokan air untuk industri.
PC Magazine menyatakan bahwa popularitas disket 3,5 inci memuncak pada 1996. Ketika itu, sekitar 5 miliar disket 3,5 inci digunakan di seluruh dunia.
Namun ukuran software yang makin gemuk data, mengharuskan media penyimpanan baru dengan kapasitas lebih besar. Sony berhenti memproduksi disket 3,5 ini pada 2011.
(fab/fab)
