Jakarta, Dexpert.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk rapat terbatas terkait peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Istana Negara, Jumat (28/6/2024).
Nampak rapat itu dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, hingga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
“Ya terkait kemarin lah (serangan siber PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa kepada wartawan.
Selain itu juga dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasona Laoly, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Budi Arie terpantau tiba di Kompleks Istana sekitar, sembari berjalan cepat ia enggan membeberkan agenda rapat yang dilakukan. “Abis ini ya,” katanya.
Sebelumnya dikonfirmasi PDN RI mengalami peretasan yang membuat banyak layanan pemerintah tak dapat beroperasi sementara. Diketahui Penyerangan itu berasal dari organisasi yang terafiliasi dengan LockBit, dengan enkriptor LockBit 3.0.
Adapun pemerintah Indonesia yang menolak membayar tebusan ransomware senilai US$ 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Kini datanya diambil dan dikunci oleh para hacker. Diketahui pemerintah hanya memiliki backup data sekitar 2%.
Kronologi Pusat Data Nasional Diserang Hacker
Badan Siber dan Sandi Negara memaparkan hasil sementara forensik digital atas kronologi peristiwa serangan siber di Pusat Dana Nasional Siber 2 di Surabaya.
Kepala BSSN Hinsa Siburian memaparkan kronologi serangan siber ransomware selama 25-26 Juni 2024 yang membuat data PDNS 2 terkunci.
Hasil forensik digital menyatakan tahap pertama serangan terjadi pada 18 Juni 2024 pada pukul 03.21 WIB hingga 19 Juni 2024 pada pukul 22.18 WIB. Sebuah alamat IP berupa perangkat yang ada di PDNS 2 melakukan serangan dan menambahkan pengguna baru.
Kemudian pada 20 Juni 2024 pada pukul 00.54 WIB, Directory Backup dinonaktifkan oleh pengguna baru yang berada di PDNS 2.
Ransomware kemudian dieksekusi pada 20 Juni 2024 pada pukul 00.57 WIB pada perangkat backup yang berada di PDNS 2.
Next Article
RI Diserang Ransomware, Layanan Pemerintah Berangsur Pulih
(fab/fab)
