Jakarta, Dexpert.co.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperintahkan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Perintah ini datang setelah terjadi serangan siber ransomware pada Kamis (20/6/2024) yang sempat melumpuhkan layanan imigrasi RI.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Kepala BPKP Yusuf Ateh saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (28/6/2024).
Ia belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini.
Yusuf hanya mengatakan apa yang akan didalami adalah seputar tata kelola dan finansialnya. Menurutnya selama ini PDN belum pernah diaudit.
“Belum (pernah diaudit), kan karena kasus ini,” ujarnya.
Dari hasil temuan, insiden yang terjadi sejak pekan lalu itu merupakan serangan ransomware BrainChipper. Ini merupakan jenis terbaru dari ransomware LockBit 3.0, berdasarkan sampel yang diambil.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih terus berupaya melakukan pemulihan atas dampak serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang ada di Surabaya.
Dalam konferensi pers, Rabu (26/6/2024), Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait sumber kebocoran yang menyebabkan serangan hacker di PDNS Surabaya.
Sebagai langkah penanggulangan, pihaknya menelusuri PDNS di Batam dan Serpong. Hasilnya, sejauh ini kedua PDNS tersebut aman dari serangan ransomware.
“Kami melakukan isolasi. Tadinya terhubung antara ketiga PDNS. Sekarang sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong dan Batam,” ia menuturkan.
Lebih lanjut, Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong mengatakan pemulihan diutamakan pada tenant-tenant yang mempunyai pencadangan (backup) data.
“Prioritasnya pemulihan pelayanan publik. Hari ini sudah 5 tenant yang pulih,” kata dia pada kesempatan yang sama.
“Kami berharap akhir bulan ini paling tidak 18 tenant bisa pulih,” kata dia.
Next Article
RI Diserang Ransomware, Layanan Pemerintah Berangsur Pulih
(fab/fab)
