Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Base Transceiver Station (BTS) tak lagi dibutuhkan untuk akses internet. Tower tersebut bisa digunakan dengan layanan internet berbasis satelit Starlink.
“Nggak perlu ada BTS-BTS-an orang udah ada Starlink,” kata Luhut, beberapa saat lalu.
Starlink juga dianggap unggul oleh Luhut. Misalnya terkait biaya telekomunikasi rendah, serta akses masyarakat untuk layanan pendidikan di daerah 3T. Bahkan akses kesehatan juga bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mudah.
Jawaban Wamenkominfo Nezar Patria
Mengenai pernyataan Luhut, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria buka suara soal kebutuhan (Base Transceiver Station) BTS di Indonesia.
Nezar menjelaskan BTS saat ini digunakan untuk menggelar layanan jaringan telekomunikasi di beberapa tempat di Indonesia. Namun, ia mengaku seiring berjalannya waktu akan ada teknologi baru yang masuk.
“BTS salah satu jaringan telko sekarang ini masih dipakai di beberapa tempat, tetapi teknologi kan terus berubah ya,” kata Nezar saat ditemui beberapa waktu yang lalu.
Disrupsi teknologi baru, menurutnya, akan mengubah lanskap sebagian bahkan seluruh industri. Namun, dia mengingatkan sekarang masih dalam proses untuk menuju ke arah sana.
Merujuk pada pernyataan Luhut, dia mengatakan kemungkinan merujuk pada konsep teknologi baru dapat menggantikan yang lama.
“Mungkin Pak Luhut [berbicara] dari perspektif teknologi. Kalau ada teknologi lama digantikan dengan teknologi baru, tetapi kita lihat sesuai prosesnya,” jelasnya.
Jawaban Menkominfo Budi Arie Setiadi
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi secara terpisah meminta agar pernyataan Luhut tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, kedua infrastruktur internet tersebut yaitu BTS dan satelit saling melengkapi.
“Jangan dikomentarin. Teknologi kan saling melengkapi,” kata Budi, saat rapat dengan DPR, Senin (10/6) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan bahwa Kominfo akan terus memastikan agar semua penyelenggara telekomunikasi tunduk pada regulasi dan bersaing secara sehat. Oleh karena itu, aktivitas Starlink juga akan terus dipantau dengan ketat.
Dia memaparkan beberapa poin soal bisnis Starlink yang terus diawasi oleh pemerintah. Pertama, Starlink harus punya pusat pengawasan jaringan (NOC) di Indonesia. Kedua, layanan pelanggan Starlink harus ada di RI untuk menghindari penipuan dan keluhan lain. Ketiga, Starlink harus taat terhadap aturan perpajakan.
“Jadi berkaitan dengan isu kepatuhan, PT Starlink Services Indonesia sudah memenuhi seluruh syarat,” kata Menkominfo.
“Jadi mereka bisa bilang NOC sudah ada, kami cek. Izinnya baru april, jadi nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi karena izin labuh [satelit] itu per tahun. Jadi kalau tahun depan dia ga comply dengan kebijakan kami. Ya, Wassalamualaikum. Goodbye.”
