Jakarta, Dexpert.co.id – Pengusaha mengungkapkan ketakutannya menyusul masuknya Starlink ke Indonesia.
Menanggapi hal ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah juga melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam mengenai manfaat, dampak, serta peluang kehadiran internet berbasis satelit Starlink. Termasuk melibatkan masukan dan rekomendasi dari para pelaku usaha dan asosiasi.
“Memang ada beberapa kelompok pengusaha terganggu dalam hadirnya Starlink ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informasi, Firlie H Ganinduto saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Untuk itu, Firlie menyatakan berbagi pihak harus sama-sama mencari solusi untuk bagaimana bisa memanfaatkan teknologi baru ini.
Karena teknologi, kata dia, merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dan teknologi internet berbasis satelit ini sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat. Karena posisi landscape Indonesia yang berpulau-pulau, layanan seperti Starlink dapat memberikan akses internet lebih mudah.
“Namun juga perlu dibuatkan level playing of field yang sama. Artinya, kita juga harus memastikan Starlink ini akan memenuhi kewajiban yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya menegaskan.
Dilaporkan sebelumnya, Starlink meluncurkan layanan terhubung langsung ke ponsel. Pengguna dapat menggunakan layanan bernama Direct-to-Cell untuk berkirim SMS, telepon, hingga berinternetan.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif justru berharap jangan sampai layanan itu masuk ke Indonesia. Sebab bisa membabat habis semua ekosistem telekomunikasi.
“Kalau sampai Direct-to-Cell sih itu benar-benar kita hulu ke hilir bisa habis,” kata Arif beberapa waktu yang lalu.
Dia mengatakan teknologi tersebut sudah mungkin diimplementasikan. Namun tinggal frekuensi untuk bisa menjalankannya.
Namun belum ada alokasi frekuensi untuk Direct-to-Cell. Arif mengungkapkan ini semua kembali ke pemerintah, apakah akan memberikan frekuensi untuk layanan tersebut atau tidak.
“Balik lagi ke pemerintah mau membiarkan masuk ke kita atau enggak,” ungkapnya.
