Jakarta – Pemerintahan India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi memulai konsultasi pembuatan Undang-Undang yang mengatur nasib cryptocurrency atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Dogecoin, hingga Ethereum dengan Parlemen hari ini (29/11/2021).
Dalam rapat tersebut salah satu anggota Parlemen bertanya kepada Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman tentang apakah pemerintah berencana menjadi Bitcoin sebagai mata uang resmi negara. El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai uang resmi negara bersanding dengan Dolar Amerika Serikat (AS).
“Tidak, pak,” ujar Nirmala Sitharaman, seperti dikutip dari Live Mint, Senin (29/11/2021).
Ucapan itu hadir karena pemerintah berencana memperkenalkan aturan soal kripto atau Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 pada sesi musim dingin di Parlemen.
Dalam aturan tersebut melarang seluruh cryptocurrency, kecuali beberapa uang kripto tertentu yang mempromosikan teknologi dasarnya. Pemerintah India di saat bersamaan juga mengizinkan uang digital resmi oleh bank sentral Reserve Bank of India.
India ingin membuat kerangka kerja untuk uang digital resmi negara tersebut.
India memang berusaha memerangi cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya 2018 saat negara tersebut melarang transaksi kripto. Namun pada Maret 2020, keputusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Bank sentral India juga telah menyuarakan keprihatinan serius soal cryptocurrency swasta. RBI berencana meluncurkan mata uang digitalnya sendiri di bulan Desember mendatang.
Sementara itu di awal November pemerintah setempat mempertimbangkan memberlakukan tindakan hukum untuk aktivitas aset kripto. Mulai dari kepemilikan, penerbitan, penambangan, perdagangan dan pemindahan aset.
Selanjutnya, pemerintah mengubah pendiriannya. Laporan Reuters dari dua sumber mengatakan India mencegah perdagangan mata uang kripto dengan melakukan keuntungan modal besar dan pajak lainnya.
[Dexpert.co.id]
(npb/roy)
