Jakarta, Dexpert.co.id – Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair menyambangi Indonesia sejak Kamis kemarin (19/4/2024). Dalam lawatannya itu, dia berkunjung ke berbagai tempat termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, dan ke Kementerian Kominfo.
Menteri Kominfo Budi Arie menjelaskan Tony Blair membahas tiga isu. Mulai dari data center, konektivitas, dan digital ID.
“Tadi kita berjumpa dengan Tony Blair. Setelah Tony Blair ketemu Pak Presiden, ketemu Pak Prabowo, juga dan menemui kami. Tony Blair Institute ini membantu kami, mendukung kami untuk tiga isu. Yang pertama soal data center, kedua soal Starlink dan konektivitas, dan yang ketiga soal digital ID,” kata Budi Arie ditemui usai pertemuan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Budi menjelaskan identitas digital jadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Sebab, ini memegang peranan penting untuk digitalisasi sebuah negara.
Sementara itu terkait Starlink, pihaknya juga menyampaikan kekhawatiran terkait kedaulatan data dan keamanan. Budi menegaskan Indonesia punya hak untuk mengatur kedaulatannya sendiri. Tony Blair Institute akan membuat studi terkait ketiga hal itu.
“Bukan cuman Starlink sebenarnya. Tapi lebih pada konektivitas. Starlink hanya salah satu contoh konektivitas yang tadi kita diskusikan secara teknologi dia proven apa engga untuk mengatasi problem konektivitas di daerah yang tertinggal, terdepan, terluar (3T),” jelas Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria dalam kesempatan yang sama.
Dalam pertemuan itu, Blair juga menyampaikan kekhawatiran soal generative AI. Budi menjelaskan pihaknya juga meminta framework regulasi terkait teknologi tersebut yang bisa diterapkan di Indonesia.
Sejauh ini belum ada aturan terkait AI. Indonesia baru menerbitkan Surat Edaran untuk etika pengguna AI di dalam negeri.
“Kami tahu bahwa ini ada tiga komponen penting. Pertama yang safety dia mesti aman, yang kedua Ini mesti etika, dan yang ketiga ini harus trustworthy, saling percaya,” ungkapnya.
“Kami juga minta support untuk bagaimana framework regulasi ini yang bisa diberlakukan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan AI di masa depan,” imbuh Budi Arie.
