Jakarta, Dexpert.co.id – Masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode ini tinggal sebentar lagi. Namun masih banyak PR yang masih belum selesai, termasuk permintaan operator seluler terkait insentif 5G. Operator seluler meminta adanya penurunan PNBP sebanyak 20% dan regulatory charges di bawah 10%.
Mengenai hal ini, Staf Ahli Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan lelang frekuensi dan insentif yang diberikan kepada operator belum bisa diumumkan karena Kominfo belum menerima rencana bisnis operator.
Operator seharusnya melakukan perhitungan kelayakan bisnis penggunaan frekuensi yang akan dilelang, yaitu 700 MHz dan 2,6 GHz. Lewat rencana bisnis yang diajukan operator, Kominfo bisa memperkirakan harga perdana yang ditawarkan lewat lelang termasuk insentif yang disediakan.
“Jadi kalau pendekatannya industri itu ‘oh saya mempunyai bisnis plan tentang 5G seperti itu. Ini akan layak saya gelar kalo harga frekuensi segini’, ya enggak?” kata Sarwoto saat ditemui di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (22/3/202).
“Nah tahap ini belum ada, makanya bapaknya [Menkominfo] nunggu.”
Ia menyebut bahwa berkali-kali Menkominfo sudah sampaikan kalau 5G itu skemanya insentif.
“Insentif itu artinya apa? Ya pemerintah menerima, menerima PNBP dong. Supaya apa? Supaya industri berkembang dulu, nanti saya ambil [PNBP]-nya belakangan, iya artinya insentif sama dengan investasi pemerintah,” terangnya.
Sampai saat ini mereka masih menunggu ada operator yang menyatakan jaringan 5G layak digunakan secara bisnis.
“Untuk itu, frekuensi sebagai cost input. Perkiraan berapa dan skemanya bagaimana,” ujar dia.
