Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mempersiapkan diri mengantisipasi peredaran isu bohong dan sesat selama Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024. Pasalnya, ribuan isu hoaks yang tersebar selama Pemilu 2024 berpotensi berkembang makin mewabah selama Pilkada serentak.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan persiapan Kominfo untuk menghadapi Pilkada serentak direncanakan berdasarkan pengalaman selama Pemilu 2024.
Ia memaparkan bahwa Kominfo mengidentifikasi 274 isu hoaks terkait Pemilu 2024 yang tersebar dalam periode 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Selain mengidentifikasi, Kominfo juga telah menerbitkan klarifikasi soal 274 isu hoaks tersebut.
“Sebagai bentuk tindak lanjut kami telah melakukan take down terhadap 1.971 konten hoaks dari total 3.235 konten hoaks terkait Pemilu. Adapun, sejumlah temuan hoaks lainnya sedang dalam proses take down,” kata Budi Arie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/3/2024).
Menkominfo mengingatkan hoaks yang sudah menyebar selama Pemilu berpotensi makin mewabah selama penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024.
“Perlu kami sampaikan bahwa penyebaran isu hoaks terkait Pemilu berpotensi untuk berkembang secara eksponansial pada saat Pilkada serentak 2024, terlebih dengan tingkat keragaman peserta dan kontestasi pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024,” katanya.
Kominfo berupaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoaks tersebut lewat kerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Budi Arie menjelaskan bahwa ketiga pihak akan bekerja sama dalam pemantauan ruang digital selama penyelenggaraan Pilkada.
“Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital dan verifikasi akun media sosial,” kata Menkominfo.
