Jakarta, Dexpert.co.id – China meningkatkan upaya untuk menghapus teknologi Amerika Serikat (AS) dalam fungsi-fungsi utama pemerintahan. The Wall Street Journal melaporkan, sebuah surat perintah sangat rahasia yang akan membatasi penggunaan perangkat lunak AS telah dikirim ke pihak terkait.
Dikeluarkan pada September 2022, perintah yang dikenal sebagai Document 79 mewajibkan perusahaan milik negara di bidang keuangan, energi, dan sektor lainnya untuk mengganti perangkat lunak atau software asing dalam sistem IT mereka pada tahun 2027.
Menurut Journal, perintah Document 79 dikenal di beberapa kalangan sebagai ‘Delete A,’ kependekan dari ‘Delete America’.
Perintah tersebut sangat rahasia sehingga pejabat tinggi dan eksekutif hanya diperlihatkan dokumen secara langsung, dan tidak diperbolehkan membuat salinannya.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemimpin China Xi Jinping untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, baik karena alasan ekonomi maupun keamanan nasional.
Hal ini juga terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington khususnya dalam bidang perdagangan dan teknologi. Diketahui AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan teknologi Tiongkok dan secara tajam membatasi ekspor semikonduktor canggih.
Tiongkok telah membatasi perangkat keras AS, termasuk server dan teknologi jaringan seperti Dell, IBM, dan Cisco.
Perintah terbaru ini dapat berdampak besar pada Microsoft dan Oracle, yang mendapat keuntungan dari berbisnis di China selama ekspansi ekonomi yang pesat.
“Tiongkok adalah negeri susu dan madu, dan kekayaan intelektual adalah tantangan utamanya,” kata seorang mantan pejabat Perwakilan Dagang AS yang terlibat dalam diskusi teknologi sebelumnya dengan China kepada Journal, dikutip dari Daily Mail, Jumat (15/3/2024).
“Sekarang, ada perasaan bahwa peluang sudah hilang. Perusahaan-perusahaan hanya bertahan saja,” imbuh keterangan tersebut.
Arahan baru ini dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China yang mengawasi perusahaan dan badan usaha milik negara.
Pemerintah Negeri Tirai Bambu memiliki sektor badan usaha milik negara yang signifikan, termasuk lebih dari 60 dari 100 perusahaan terdaftar terbesar di sana.
Dorongan China untuk menggunakan teknologi dalam negeri dikenal sebagai ‘Xinchuang’, yang secara luas diterjemahkan sebagai ‘inovasi IT’.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk keamanan nasional bagi Beijing, namun juga semakin diperlukan karena Washington membatasi ekspor teknologi tinggi ke China.
