Jakarta, Dexpert.co.id – Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan rencana soal jaringan internet di Indonesia. Mulai dari kecepatan 100 Mbps dan juga pemerataan hingga ke pelosok negeri.
Rencana kecepatan internet 100 Mbps diungkapkan pada Januari lalu. Rancangan kebijakan itu tidak memperbolehkan menjual layanan internet di bawah kecepatan tersebut.
Budi mengatakan rencana tersebut masih diupayakan. Karena kecepatan internet penting untuk diperhatikan.
“Kita terus mengupayakan itu, karena kecepatan itu penting untuk upload, download, dan latensi, itu harus diperhatikan,” kata Budi ditemui di Kantor Kominfo, Kamis (14/3/2024).
Sejalan dengan hal itu, internet juga diupayakan bisa diakses oleh semua masyarakat Indonesia. Pemerataan juga jadi perhatian Kominfo, tegasnya.
“Pemerataan itu pasti, kalau pemerataan ada BAKTI untuk daerah 3T. Kalau kita ngomong percepatan bukan berarti tidak ada pemerataan,” ia menegaskan.
Dia menjelaskan sinyal sudah jadi hak warga. Pemerintah memiliki tugas hak tersebut bisa terpenuhi. Industri telekomunikasi juga tengah mengusahakan agar rencana tersebut bisa terlaksana.
“Ya kan teknologi berkembang pesat, investasi lebih kompetitif dan dinamis sehingga percepatan pengadaan infrastruktur digital bakal lebih memadai di masa-masa mendatang,” jelas Budi.
Ditemui beberapa waktu lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ditjen PPI Kominfo Indra Maulana mengatakan pelaksanaan batas minimal internet fixed broadband itu masuk akal. Sebab kegiatan ekonomi digital sudah tinggi namun tak dibarengi dengan kecepatan internet yang memadai.
Namun kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat beragam bergantung dengan daerah dan layanan yang tersedia.
“Yang pasti masing-masing punya standar daya beli dan standar kebutuhan yang berbeda di berbagai daerah dan layanan existing yang ada sekarang juga berbeda-beda,” ia menerangkan.
