Jakarta, Dexpert.co.id – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal bantuan sosial (bansos) dalam pernyataan pembuka di debat capres kelima 2024, Minggu (4/2/2024).
Mula-mula, Anies menyinggung masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah ketimpangan. Ia mencontohkan ketimpangan yang terjadi di Jakarta dan luar Jakarta, orang miskin dan orang kaya, hingga pendidikan umum dan pendidikan agama.
Lalu, ia menyentil soal perekonomian Indonesia yang diklaim hanya dikuasai oleh segelintir orang. Untuk itu, ia berambisi membawa Indoenesia ke titik mula, yakni memberikan keadilan dan kesetaraan untuk semua rakyat.
“Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum kerja layak. Bicara jaminan sosial, lebih dr 70 juta orang belum punya jamsos. Bicara pendidikan jauh dari kota terpencil. Masa depan suram, kemampuan tinggi kesempatan tidak ada. Sangat frustasi melihatnya,” kata dia dalam paparannya.
Lalu, ia menyinggung soal isu bansos yang belakangan ramai. Menurut dia, yang ingin dicapai saat ini adalah memastikan rakyat hidup dengan sehat. Jika sakit, mereka bisa mendapat pertolongan dengan cepat.
“Bila butuh diberikan bansos plus bukan bansos untuk kepentingaan yang memberi, tapi untuk kepentingan orang yang diberi,” kata Anies.
Pantauan CNBC Indonesia, paparan Anies langsung mengantarkannya menduduki jejeran pertama trending topic di X. Saat ini, lebih dari 22.7000 post yang menggunakan tagar #AniesFinalStage.
Di dalamnya, banyak yang membahas soal paparan Anies terkait bansos.
Ucapan Sri Mulyani Soal Bansos Jokowi
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo belakangan ini makin sering membagikan bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut angkat suara terkait hal tersebut.
Menurutnya, pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, beberapa saat lalu.
Dia mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak Rp 476 triliun. Dia mengatakan bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari beberapa jenis.
Seperti, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.
Sri Mulyani menjelaskan pada 2023, pemerintah juga mengadakan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Dia mengatakan BLT El Nino itu diberikan untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan.
“BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 adalah subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan. “Sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun, kata dia.
Menurut Sri Mulyani, pola yang sama juga ada pada pemberian bansos 2024. Dia mengatakan bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos ini, kata dia, juga ada dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.
Dia mengatakan bansos telah dibagi ke pos-pos, namun realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Termasuk jika ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Bantuan itu akan diberikan di bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.
