Jakarta, Dexpert.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap total sudah ada 1,7 juta set-top-box (STB) gratis yang dibagikan kepada rumah tangga miskin.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ditjen PPI Indra Maulana mengatakan, sampai Desember 2023 total ada 1.778.309 STB yang sudah dibagikan ke rumah tangga miskin oleh pemerintah dan lembaga penyiaran swasta (LPS).
Lebih detail, Indra memaparkan, bantuan STB dari pemerintah sendiri sudah ada 1.357.178 yang disalurkan. Sementara dari LPS baru sekitar 421.131 STB yang dibagikan.
Jumlah tersebut masih jauh dari target awal yakni 5.687.938. Artinya, masih ada sekitar 3,9 juta warga miskin yang belum mendapatkan STB gratis.
“Kita melakukan sinergi dan sudah dibagikan, jumlahnya hanya 10 persen yang sudah dibagikan lembaga penyiaran swasta,” kata Indra dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Tapi kemudian mereka juga membuka mekanisme by request, dan ketika membuka posko-posko distribusi STB di 341 kabupaten kota, permintaan yang masuk sudah dipenuhi semua. Namun ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak menerima bantuan tersebut.
“Kemungkinan ketika itu ada masyarakat yang belum dapat dan tidak datang atau ketika petugas melakukan door to door, namanya data rumah tangga miskin kadang-kadang mereka sudah pindah kontrakan atau gimana. Nah belum terdistribusi ini apa yang jadi komitmen penyelenggara MUX (multiplexing),” jelasnya.
“Ini yang terus kami sinergikan dengan LPS,” imbuhnya.
Ia mengatakan, Kominfo masih memonitor baik penyelesaian komitmen LPS maupun kebutuhan dari masyarakat.
Menurut dia sampai saat ini tingkat penetrasi digital di seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai 90 persen, sudah kembali dari masa sebelum migrasi dari analog ke digital. Artinya kebijakan kebijakan Analog Switch-Off (ASO) sudah berjalan dengan sukses.
Tapi Kominfo juga tetap melakukan monitor, jangan sampai ads masyarakat yang tidak dipenuhi haknya. Sampai sekarang, ia menyebut belum ada permintaan dari masyarakat.
“Kalau ada permintaan yang masuk dan tidak dipenuhi artinya ada pelanggaran di situ maka kami akan memberikan sanksi tambah sanksi lain yang diberikan (kepada LPS).” pungkasnya.
