Proyek GovTech Andalkan Talenta Digital RI, Digaji 10-20 Juta

Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mendorong percepatan proyek integrasi layanan digital publik, Government Technology (GovtTech).

Untuk mendorong proyek ini, Jokowi baru saja meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dengan adanya GovtTech maka seluruh layanan publik akan disatukan ke dalam satu platform.

GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri. Adapun, pengelola GovTech ini adalah BUMN, yakni Perusahaan Umum Percetakan Uang RI atau Perum Peruri.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pengembangan GovTech ini memerlukan tim digital yang solid. Tim ini, menurut Anas, telah dibentuk dan akan melakukan transisi dan membantu beberapa kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong pengintegrasian aplikasi. Dana transisi ini dilakukan masing-masing K/L. Hanya anggaran pembentukan tim digital yang diadakan oleh Peruri.

“Nah, dananya (transisi) dari mana? Disiapkan oleh K/L masing-masing,” ungkap Anas.

“Karena kalau K/L langsung bayar orang kan enggak bisa, karena K/L tim digital harganya diluar PNS,” ujarnya.

Adapun, standar pengadaan tenaga digital memang dikaji bersama Peruri dan BPKP serta Kementerian Kominfo. Anas mengatakan standar harga talenta digital tersebut beragam, mulai dari Rp 10 juta – Rp 20 juta. Selain talenta digital, pemerintah juga tengah menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Ini proses lagi, tentu lagi proses ya berjalan karena infrastrukturnya juga sedang disiapkan. Tapi yang paling penting GovTech ini selain memang keperluan layanan pemerintah hari ini dan kedepan, juga salah satu ini persiapan untuk di IKN,” tegasnya.

Anas mengatakan saat ini masyarakat dihadapkan dengan beragam layanan digital dari pemerintah.

“Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka downlod aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus download aplikasi B. Pengisian data berulang, belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga user itu kesulitan. Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat,” papar Anas.

Melalui GovTech, kata Anas, hal ini kedepannya tidak akan lagi terjadi karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk.

Terkait dengan penugasan GovTech kepada Peruri, dia memastikan GovTech akan fokus dalam mengintegrasikan sistem dan aplikasi digital prioritas yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. “GovTech tidak akan mengambil alih, melainkan mendukung instansi penanggung jawab layanan serta sebagai jaminan keberlanjutan digitalisasi pemerintah,” papar Anas.