Talaud, Dexpert.co.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi atau Bakti Kominfo sudah menyelesaikan 4.990 BTS 4G di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Semuanya sudah beroperasi penuh per Desember 2023.
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian BTS 4G di Desa Bowombaru, Talaud, Sulawesi Utara, pada hari ini, Kamis (28/12/2023).
Menara BTS setinggi 42 meter tersebut memiliki bandwidth sebesar 25 Mbps untuk transmisi ke BTS lain dengan antena microwave. Sementara itu, bandwidth untuk masyarakat sebesar 8 Mbps.
Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang BTS 4G-nya belum punya kecepatan hingga 25 Mbps. Menurut dia, ini disebabkan kontur negara kepulauan yang tidak tersambung secara teresterial.
“Di desa Bowombaru ini kami bisa pakai antena microwave sehingga transmisinya lebih besar. Sementara kalau di daerah lain ada yang cuma bisa pakai teknologi VSAT. Kapasitasnya tentu tidak sebaik yang dibangun di terresterial,” kata dia kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/13/2023).
VSAT merupakan stasiun penerima sinyal yang dipancarkan dari satelit. Misalnya saja proyek Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps yang dibagikan ke 37 ribu titik. Artinya, per titik kapasitasnya hanya sekitar 5 Mbps.
“Kebutuhan masyarakat sekarang di sini 25 Mbps, ketika sekolah sangat aktif akan meningkat kebutuhan bandwidth-nya. Kita di Jabodetabek juga kadang ngeluh kan internet lemot kalau trafik penggunaannya lagi tinggi.”
Kendati demikian, Fadhilah mengatakan Kominfo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas internet di daerah 3T. Ia mengatakan tahun depan akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas.
“Begitu ada kapasitas yang tersedia, kami akan mulai meningkatkan bandwidth untuk semua lokasi BTS, terutama yang VSAT,” ia menuturkan.
Saat ini, kata dia, yang terpenting hampir semua titik sudah dibangun infrastrukturnya. Jadi, penambahan kapasitas akan lebih mudah.
Masih ada 628 BTS yang belum dibangun di area kahar (force majeur) di pedalaman Papua. Sebab, wilayah tersebut merupakan zona merah yang pembangunan infrastrukturnya lebih menantang ketimbang daerah lain.
“Yang paling susah sebenarnya untuk pembangunan awal. Setelahnya, penambahan kapasitas relatif lebih mudah,” ia menjelaskan.
Namun, Fadhilah menjelaskan di area kahar akan terus diupayakan pembangunannya, selama masih masuk kategori wilayah USO (Universal Service Obligation).
Untuk menjaga keamanan, Bakti Kominfo bekerja sama dengan TNI. Selain itu, ada kemungkinan implementasi teknologi lain yang lebih visible.
Artikel Selanjutnya
Korupsi BTS 4G, Eks-Menkominfo Dituntut Penjara 15 Tahun
(dem/dem)
