Jakarta, Dexpert.co.id – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan transformasi digital dan digitalisasi erat kian erat dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan amanat Presiden RI Jokowi Widodo, ada tiga hal yang tidak terpisahkan dari transformasi digital, yakni akses, literasi, dan lingkungan digital yang aman di Indonesia.
Sayangnya, hingga saat ini akses dan kesetaraan digital di Indonesia masih belum merata. Ada kesenjangan antara pulau Jawa dengan wilayah Indonesia lainnya dan membutuhkan solusi yang komprehensif.
Ariandi mengatakan selain kesenjangan, literasi digital pun harus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan keamanan. Pasalnya, dibalik gencarnya transformasi digital, ada serangan atau kejahatan siber yang mengancam.
“Targetnya adalah data. Data yang menjadi pusat perhatian paling penting untuk disebarluaskan. (Data) menjadi komoditinya sekarang, dari yang awalnya coba-coba dan ingin menunjukkan pengakuan dan eksistensi beberapa kelompok, sekarang menjadi motif ekonomi,” kata Ariandi dalam Cyber Security Forum, Kamis (2/11/2023).
Dia menambahkan sumber daya yang biasanya diincar berasal dari alikasi, jaringan dan server data base. BSSN mencatat ada beberapa bentu serangan yang kerap terjadi, seperti malware attack.
Selain itu, serangan siber pun bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga sosial. Ariandi mengatakan, BSSN menyoroti serangan siber sosial yang berkaitan dengan pesta politik Pemilu tahun depan.
“Ada yang terkait dengan pengumpulan informasi yang beredar di tengah masyarakat, sehingga bisa menargetkan orang per orang, dalam rangka mengubah atau melakukan brain wash. Tujuannya menciptakan chaos di tengah masyarakat. Ada beberapa hal yg kita liat seperti propaganda hitam, point and strick, dan juga mengambil informasi,” jelasnya.
Dia menegaskan BSSN pun melakukan patroli dan investasi pada serangan siber yang bersifat teknis maupun sosial, salah satunya melalui National Operational Center.
BSSN melakukan identifies serangan siber salah satunya melalui IP Security Assessment. Hal ini dilakukan secara rutin, terutama kepada kementerian/lembaga, khususnya KPU. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan damai.
“Tapi IP Securtiy Assessment juga tidak pernah selesai, kenapa? Kita ibaratkan memperbaiki sebuah rumah bocor, yang kebocorannya bisa dari mana saja. Itu kami lakukan secara berkala,” kata dia.
Artikel Selanjutnya
Bahaya! Ada 19 Aplikasi Bisa Sedot Rekening dan Data Pribadi
(rah/rah)
