Jakarta, Dexpert.co.id – Malaysia mengancam TikTok dan Facebook. Kedua platform media sosial tersebut dituduh memblokir konten pro Palestina.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengaku menerima laporan bahwa platform media sosial milik Bytedance dan Meta membatasi peredaran konten yang mendukung Palestina.
“Jika masalah ini terus tidak diacuhkan, saya tidak akan ragu untuk mengambil pendekatan dan posisi yang lebih keras,” katanya di akun Twitter yang sekarang dinamakan X.
Fahmi menyatakan bahwa banyak pihak di Malaysia mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas atas platform media sosial yang membatasi peredaran konten pro Palestina.
Juru bicara Meta menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar.
“Kebijakan kami dirancang untuk menjaga agar pengguna kami merasa aman dan memberikan semua pihak kesempatan bersuara,” kata juru bicara Meta kepada Reuters, dikutip Jumat (27/10/2023).
TikTok belum merespons permintaan tanggapan dari Reuters.
Meta dan TikTok memberikan Hamas, gerakan pejuang bersenjata Palestina yang menguasai Gaza, sebagai organisasi berbahaya dan melarang peredaran konten yang memuji Hamas. Kedua perusahaan teknologi juga menerapkan sistem deteksi otomatis dan pemantau manusia untuk menghapus atau memberikan label kepada konten tertentu.
Sebagai respons terhadap pecahnya perang di Gaza, Meta menerapkan langkah tambahan di platform miliknya yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Pemantau kini bisa lebih mudah mengambil tindakan atas konten yang berpotensi melanggar syarat dan ketentuan, antara lain, dengan tidak menampilkan konten tersebut di feed atau konten rekomendasi.
Menurut Meta, penghapusan konten yang dituduh sebagai tindakan pemblokiran atas konten Palestina terjadi karena permasalahan teknis yang tidak terkait dengan isi konten.
Pada pertengahan Oktober, Meta menyatakan telah menghapus atau memberikan label di 800.000 konten berbahasa Ibrani dan Arab dalam 3 hari sejak serangan Hamas ke penduduk Israel pada 7 Oktober.
Sementara itu TikTok, menyatakan telah menghapus 775.000 video dan 14.000 siaran streaming, sejak serangan 7 Oktober.
Fahmi mengaskan bahwa warga Malaysia memiliki kebebasan berpendapat terkait isu Palestina. Ia menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan perwakilan TikTok dalam waktu dekat.
Dua pekan lalu, Fahmi menyatakan bahwa TikTok belum taat dengan regulasi di Malaysia serta tidak cukup mengambil kebijakan untuk mengadang konten bohong dan misinformasi.
Artikel Selanjutnya
Main TikTok 10 Jam Dapat Duit Rp 14 juta, Begini Caranya
(dem/dem)
