Jakarta, Dexpert.co.id – Insiden siber, seperti kebocoran data, yang beberapa kali terjadi di Indonesia belum ditangani dengan baik. Bahkan, pihak pemerintah dinilai kerap saling lempar tanggung jawab.
“Kalau siber, saling lempar tanggung jawab. Jadi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bilang Kominfo, Komimfo bilang BSSN,” kata Anggota Komisi I dan Badan Anggaran DPR, Rizki Natakusumah dalam program Profit CNBC Indonesia, Jumat (11/8/2023).
Selain itu, dia juga mempertanyakan masalah keamanan siber yang belum ada jawabannya. Misalnya terkait kebocoran data yang menimpa BPJS Kesehatan dan Bjorka yang sempat viral karena menjual data milik masyarakat Indonesia.
“Ini jadi perhatian bersama. Jadi pertanyaannya apakah pemerintah saat ini memiliki konsesus dan will yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan menjawab keresahan masyarakat. Kita jawab 4 tahun terakhir tentu jawabannya belum,” jelasnya.
Belum lama ini juga ada usulan untuk pembentukan angkatan siber. Rizki menjelaskan terdapat dua perspektif soal hal tersebut.
Satu adalah pandangan masyarakat yang skeptis karena postur anggaran atau menyelesaikan masalah dari pertahanan itu sendiri. Namun ada juga yang memandang optimis untuk melihat TNI yang lebih modern dan adaptif.
“Gagasan cukup menarik dan butuh waktu panjang digagas,” ungkapnya.
Rizki menambahkan terkait gagasan itu jangan dilihat soal keuntungan atau tidak. Namun terkait keperluannya untuk masyarakat Indonesia.
Dia juga berharap gagasan ini tidak berakhir hanya menjadi wacana. Karena yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri yang mengarapkan keamanan di dunia siber.
“Gagasan seperti ini mudah-mudahan enggak seperti biasanya hanya sebatas wacana. Karena yang dirugikan masyarakat minta kejelasan yang ingin mereka miliki saat menggunakan gadgetnya,” ucap Rizki.
Artikel Selanjutnya
Keamanan Siber RI Banyak Bolongnya, Gampang Dibobol Hacker
(npb/npb)
