Jakarta, Dexpert.co.id – Pemerintah masih berdiskusi dengan ekosistem digital terkait aturan publisher rights. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan hal tersebut juga termasuk mendengar aspirasi semua pihak.
Dia menjelaskan telah bertemu dengan raksasa teknologi Meta beberapa hari lalu. Dalam unggahan di akun Instagram Budi, pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (8/8/2023).
Pertemuan itu dihadiri oleh Vice President Public Policy Meta APAC Simon Milner, Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia Noudhy Valdryno, Manajer Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia Esther Samboh dan Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia, Karissa Sjawaldy.
“Ya semua [platform telah ditemui], Google juga. Kita diskusi lah cari jalan keluar. Termasuk aspirasi publisher, platform juga kita dengarkan. Yang penting ekosistem kita jangan bermasalah,” kata Budi, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta, Rabu malam (10/8/2023).
Saat ditanya soal aturan tersebut akan membuat informasi menjadi tidak beragam, dia hanya mengatakan saat ini masih dalam tahap diskusi. Selain juga meminta jangan menggunakan kondisi yang buruk saja.
“Enggak itu kan masih diskusi, jangan semuanya pakai kondisi masalah buruk. Kita harus menjaga harmonisasi dari sistem digital ini,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan dari input yang mengatakan permasalahannya bukan terletak pada aturan publisher rights. Namun juga terkait monopoli dan persaingan usaha.
Untuk itu, Budi juga mengingatkan pada platform karena terlalu dominan. Mereka diminta untuk melakukan pembinaan, peningkatan dan pendekatan pada ekosistem digital.
“Kalau pemerintah kan ingin semua harmonis ekosistem digital ini,” kata Budi.
Aturan publisher rights ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo saat perayaan hari pers nasional bulan Februari lalu. Bahkan secara khusus aturan tersebut dititipkan pada Budi dan Wakil Menkominfo Nezar Patria yang baru dilantik 17 Juli lalu.
Ditemui usai pelantikan, Nezar mengatakan publisher rights masuk dalam agenda. Dia juga mengatakan akan mengabarkan hasilnya secepat mungkin.
“Masuk dalam agenda yang dicatat dan akan dibicarakan. Namun kami baru dapat amanah, jadi harus mapping lagi,” jelasnya kala itu.
Artikel Selanjutnya
Aturan Baru Inggris Bikin Netflix-Disney Cs Boncos Rp 4,1 M
