Jakarta, Dexpert.co.id – Saat ini, perkembangan digital kian makin masif. Bahkan, ada istilah digital dictatorship. Istilah itu diungkapkan Menkopolhukam yang juga menjabat Plt Menteri Kominfo, Mahfud Md. Menurutnya, digital dictatorship mengacu pada situasi yang yang segalanya dikendalikan oleh digital.
Perkembangan internet yang tadinya membuka akses luas ke publik dan mendorong kebebasan berpendapat, justru dimanfaatkan oleh penguasa dan aktor jahat untuk ‘menguasai’ internet. Misalnya, lewat pemanfaatan teknologi untuk memata-matai orang lain secara massif.
“Dikendalikan digitalnya digital. Apa yang dikatakan digital kita ke sana,” kata Mahfud dalam sambutan di kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada TNI, di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Digital dictactorship memunculkan berbagai ancaman di ruang digital. Salah satunya terkait serangan siber yakni mencakup serangan DDoS (Distributed Denial of Service), pencurian data, dan sabotase sistem.
Selain itu juga ada ancaman propaganda yang mengancam keamanan nasional. Mahfud menjelaskan penggunaannya bisa mengancam keamanan nasional platform digital.
“Di era digital, penggunaan propaganda yang akan mengancam keamanan nasional melalui media sosial dan platform digital lainnya menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara,” jelasnya.
Selain itu juga ada cyber terorist. Teknologi digital memberikan alat baru bagi kelompok teroris.
Terakhir adalah serangan siber yang disponsori oleh negara. Kelompok ini akan mengintai dan pencurian informasi rahasia.
“Teknologi digital telah memberikan alat baru bagi kelompok teroris untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru untuk merencanakan serangan,” ungkap Mahfud.
“State sponsored cyber attack. Serangan siber yang disponsori negara atau kelompok yang bermaksud jahat dapat melakukan pengintaian atau pencurian informasi rahasia melalui Jaringan digital,” tambah Mahfud.
Artikel Selanjutnya
425 Hoax Beredar di RI Dalam 3 Bulan, Kominfo Buka Suara
(dem)
