Jakarta, Dexpert.co.id – Pencipta ChatGPT sekaligus pendiri OpenAI, Sam Altman, sedang tur keliling negara untuk berbicara soal teknologi kecerdasan buatan (AI).
Salah satu negara yang dikunjungi adalah Uni Arab Emirat. Dalam kedatangannya, Altman kembali menegaskan risiko penerapan AI generatif seperti ChatGPT yang kini populer dikembangkan para raksasa teknologi.
Ia mengatakan pengawasan AI memerlukan lembaga internasional semacam Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Lembaga tersebut mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan mencegah penerapan senjata nuklir.
“Kita semua menghadapi ancaman di depan mata. Ada risiko eksistensial,” ujarnya, dikutip dari AP, Kamis (8/6/2023).
“Tantangannya sekarang adalah mengatur risiko itu dan memastikan kita dapat mengambil manfaatnya saja. Tak ada yang mau dunia hancur,” ia melanjutkan.
Menurut Altman, IAEA adalah lembaga yang solid dan melibatkan semua negara di dunia. Fungsinya untuk mengawasi agar nuklir yang merupakan energi berharga tak disalahgunakan untuk saling menyerang satu sama lain.
Ia mengibaratkan AI sama seperti nuklir. Teknologi ini memiliki manfaat tak terbatas. Namun, risikonya juga bisa fatal.
IAEA sendiri didirikan beberapa tahun setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom di Jepang pada akhir Perang Dunia II. Altman menyarankan jangan sampai lembaga internasional yang mengatur AI terbentuk setelah terjadi bencana nyata.
“Mari kita pastikan seluruh dunia terlibat. Saya harap semua pihak dapat mengambil peran,” ia menjelaskan.
“IAEA adalah model yang bisa jadi contoh. Seluruh dunia sepakat bahwa nuklir berbahaya dan bersama-sama mengawasinya,” ia menuturkan.
Aturan AI di berbagai negara
Pembuat kebijakan di beberapa negara sudah mulai serius menggarap kebijakan AI secara terpisah. Miliarder Elon Musk membocorkan hasil diskusinya dengan otoritas China beberapa saat lalu.
Menurut dia, pemerintah China benar-benar serius menanggapi perkembangan AI. Ia sesumbar Negeri Tirai Bambu akan lebih dulu membuat regulasi AI ketimbang AS.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden dan jejeran pejabat pemerintah sudah memanggil pimpinan raksasa teknologi beberapa saat lalu. Ia meminta komitmen dari penyedia layanan AI untuk lebih transparan dan memprioritaskan keamanan pengguna.
Eropa pun dikatakan sedang menggodok aturan AI yang bisa diimplementasikan secara global.
Di Indonesia, aturan soal AI belum santer terdengar. Kominfo mengatakan aturan yang saat ini berlaku lebih menyorot ke perilaku penggunanya melalui UU ITE. Sementara itu, teknologinya sendiri masih dibahas dan belum ada penetapan kebijakan baru.
Artikel Selanjutnya
Pencipta ChatGPT Buka-bukaan soal Bahaya Aplikasinya
(fab/fab)
